Medan — Banjir bandang yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Tapanuli Selatan dalam dua hari terakhir memantik gelombang kekhawatiran baru tentang perubahan ekologis di kawasan Batang Toru. Pengurus PKC PMII Sumatera Utara, Muhammad Amarullah, menilai ada indikasi kuat yang layak diperiksa terkait potensi pengaruh aktivitas PLTA Batang Toru (Simarboru) terhadap meningkatnya risiko bencana.
Amarullah menegaskan pihaknya tidak menuduh PLTA sebagai penyebab tunggal. Namun ia menyebut bahwa perubahan bentang alam, berkurangnya tutupan hutan, dan keluhan warga di hilir adalah tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Ada faktor risiko yang harus diuji secara ilmiah dan transparan. Kami tidak menuding, tapi melihat gejala yang perlu ditelusuri,” tegasnya.
Debit Sungai Melonjak Tajam, Material Besar Turun Menghantam Pemukiman
Dalam dua hari terakhir, debit Sungai Batang Toru meningkat drastis, membawa lumpur, kayu, hingga batu berukuran besar. Jembatan rusak, rumah warga tergerus, dan akses permukiman terputus. Warga mempertanyakan apakah perubahan lanskap akibat pembangunan PLTA ikut memperparah luapan air yang terjadi mendadak tersebut.
Amarullah menyebut ada lima faktor risiko utama yang perlu diperiksa serius:
• pembukaan lahan dalam skala luas,
• meningkatnya erosi,
• percepatan sedimentasi,
• perubahan karakter aliran sungai,
• serta pengalihan air ke terowongan PLTA.
Desak Audit AMDAL dan Rilis Data Publik
PKC PMII Sumut menuntut KLHK, BPBD, BMKG, dan Pemprov Sumut melakukan audit AMDAL PLTA Batang Toru secara terbuka. Menurut Amarullah, analisis perbandingan debit sungai sebelum dan setelah proyek beroperasi penting agar publik memahami seberapa jauh perubahan hidrologis terjadi.
Ia juga mendesak pemerintah meninjau citra satelit terbaru untuk memetakan degradasi hutan di kawasan koridor ekologis Batang Toru.
“Hujan ekstrem hanyalah pemicu. Kerusakan lingkungan itu pengganda risiko. Pemerintah wajib membuka data, jangan sampai banjir sebesar ini hanya dianggap bencana rutin,” ujarnya.
Ajakan untuk Investigasi Ilmiah dan Keterlibatan Publik
Amarullah menambahkan bahwa kritik terhadap PLTA bukanlah tudingan, tetapi bentuk kontrol sosial agar keselamatan warga menjadi prioritas. Ia mengajak akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal investigasi secara ilmiah.
“Banjir bandang ini peringatan keras bagi kita semua. Tata ruang dan kelestarian hutan Batang Toru harus dijaga serius. PMII Sumut siap terlibat penuh dalam kajian, dialog, dan advokasi,” pungkasnya.
Penulis: Magrifatulloh