Karawang — Di balik jalan-jalan desa yang kini mulus, suara getir terdengar dari warga Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Mereka mengaku tak lagi diam melihat dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mestinya menjadi penopang hidup mereka.
Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa (ADD Desa), hingga bantuan beras yang semestinya gratis dan tepat sasaran justru disebut sarat pungutan liar, potongan sepihak, dan distribusi yang pilih kasih. Para lansia dan keluarga miskin merasa hak mereka dirampas di depan mata.
Nama Ada, Bantuan Tak Sampai
Warga mengeluhkan data penerima bansos yang semrawut. Ada yang tercatat sebagai penerima, tapi bantuan tak pernah tiba.
“Awalnya saya dapat, tengah tahun hilang, akhir tahun muncul lagi. Nenek saya yang terdata pun enggak pernah dapat,” ungkap DN, warga setempat, Jumat (8/8/2025).
BLT Dana Desa Diduga Dipotong 2/3
Bantuan ADD Desa yang seharusnya Rp900 ribu per triwulan per penerima, disebut hanya cair Rp300–Rp600 ribu. Sementara itu, penerima penuh diduga berasal dari lingkaran keluarga aparat desa.
PKH Jadi ‘Hadiah’ untuk yang Berani Menagih
Sejumlah warga mengaku baru menerima PKH setelah mendatangi langsung rumah kepala desa. Yang diam, tidak kebagian.
Beras Bantuan Jadi Barang Dagangan
Beras dari program bantuan gratis justru dibanderol Rp20–30 ribu untuk dua karung. Bahkan warga yang hanya mampu membayar separuh tetap ditagih sisanya.
“Bayar setengah, nanti ditagih lagi sisanya. Jadi kayak beli beras nyicil,” keluh seorang ibu.
Diam atau Hilang dari Daftar
Rasa takut kehilangan bantuan membuat banyak warga memilih bungkam. Mereka khawatir sekali bicara, nama akan dihapus dari daftar penerima.
Layanan Dasar Tertinggal Jauh
Meski infrastruktur jalan membaik, akses kesehatan dan administrasi kependudukan masih memprihatinkan. Banyak warga tak memiliki BPJS aktif, dan untuk mengurus UHC/KIS disebut perlu biaya hingga Rp1 juta. Ada pula warga yang dihapus dari Kartu Keluarga setelah suaminya meninggal, membuat urusan administrasi kian sulit.
Harapan Mulai Pudar
Di tengah rasa lelah dan kecewa, warga hanya bisa berharap pemerintah benar-benar hadir.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik, tapi kami sudah terlalu sering berharap,” ujar seorang warga pasrah.
DPMD Karawang Akan Klarifikasi
Menanggapi dugaan ini, Kabid DPMD Kabupaten Karawang, Andri, menyatakan akan meminta klarifikasi dari pihak kecamatan.
“Yang Sungaibuntu, saya harus klarifikasi dulu melalui kecamatan untuk mengetahui duduk permasalahannya,” ujar Andri melalui pesan WhatsApp, Jumat (15/8/2025).