Bandung — Aktivis Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat, Bejo Suhendro, melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya dikuasai segelintir elite berkepentingan.
Ia mengungkap temuan galian C yang diduga beroperasi secara ilegal selama dua tahun tanpa mengantongi izin prinsip dan tanpa penindakan dari pemerintah daerah.
“Saya menemukan galian C yang belum mengantongi izin prinsip tapi sudah dua tahun beroperasi tanpa tindakan apa pun dari pemerintah daerah, khususnya Bupati,” ujar Bejo, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah maupun provinsi tidak bisa berdalih alasan teknis dalam kasus seperti ini. “Kalau izin belum ada, hentikan dulu. Kaji dulu dampak lingkungannya. Itu aturan, bukan pilihan,” tegasnya.
Diduga Libatkan Oknum Aparat
Bejo juga menyebut adanya indikasi praktik kongkalikong antara pengelola galian dengan aparat negara. “Setelah saya selidiki, ada dugaan keterlibatan oknum-oknum aparat baik dari kepolisian maupun TNI. Setiap hari ratusan truk keluar mengangkut hasil galian itu,” ungkapnya.
Lokasi galian ilegal tersebut disebut berada di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Pemprov dan Bupati Dinilai Tutup Mata
Bejo turut menyoroti sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap tidak menyeluruh dalam menangani masalah pertambangan ilegal.
“Kenapa hanya Parung Panjang yang ditutup? Kenapa tidak semua galian C di Jawa Barat diperiksa, termasuk yang tipe A dan B, yang banyak diduga tak berizin?” kritiknya.
Ia menilai penegakan hukum saat ini sudah kehilangan ruh keadilan karena telah disusupi kepentingan kelompok tertentu.
“Sulit mencari kebenaran karena aparat dan institusi sudah disusupi orang-orang rakus demi kepentingan pribadi dan kelompok. Yang jadi korban adalah rakyat,” ujarnya.
Disiarkan Lewat Radio dan Siap Dibuka ke Publik
Melalui siaran Radio Elshinta, Bejo berharap temuannya tidak diabaikan dan bisa menjadi perhatian nasional. “Biarkan suara ini menggema ke seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung,” serunya.
Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekedar opini. “Ini data lapangan. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban karena negara abai,” tutupnya.