KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Dugaan keterlibatan oknum “orang dekat bupati” dalam pengaturan proyek penunjukan langsung (PL) dan sistem pengadaan elektronik (LPSE) di berbagai dinas Kabupaten Karawang kini mencuat ke publik. Sejumlah pengusaha lokal akhirnya angkat bicara, menyuarakan praktik cawe-cawe yang dinilai telah menggerogoti sistem pengadaan secara terang-terangan.
Sabtu, 2 Agustus 2025, dua pengusaha berinisial HK dan HE membeberkan kepada awak media melalui sambungan telepon bahwa praktik ini bukan lagi sekadar isu. “Iya kang, dugaan itu benar-benar nyata. Di Dinas PRKP saja, ada 35 titik proyek PL yang dikuasai oleh seseorang berinisial YN, yang disebut-sebut dekat dengan lingkar kekuasaan,” ujar HE.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap dinas kerap “didatangi” oleh oknum yang membawa data dan mengincar program-program penunjukan langsung. “Mereka menyambangi bagian program dan perencanaan, minta data pengusaha yang biasa menangani proyek. Setelah itu, mereka hubungi pengusaha untuk kerja sama model bagi hasil. Oknum ini tak pernah muncul ke permukaan, hanya beroperasi dari balik layar,” tegasnya.
Menurut pengakuan HE, modus ini memungkinkan oknum tetap lepas dari tanggung jawab hukum jika terjadi masalah atau temuan dalam pelaksanaan proyek. “Kalau proyeknya bermasalah, dia aman karena nggak ada namanya,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah hasil dari bagi-bagi proyek ini disetorkan ke bupati, HE memilih berhati-hati. “Apakah uangnya setor ke bupati atau tidak, saya tidak bisa menyimpulkan. Saya tidak tahu,” ujarnya.
Fenomena ini mengundang perhatian serius berbagai pihak, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Karawang. Bila terbukti, praktik ini bisa menjadi indikasi kuat adanya sistematisasi korupsi terselubung yang melibatkan aktor-aktor bayangan di balik kekuasaan.
Penulis: Alim