Karawang — Langkah berani diambil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Demi mengejar efisiensi anggaran hingga Rp 100 miliar, ia merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini sempat dipuji Wamendagri Bima Arya, namun di sisi lain memantik tanda tanya besar: apakah ini penghematan atau taruhan besar terhadap popularitasnya sendiri?
Dalam skema baru, Disperindagsar dilebur dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sementara Dinas Perikanan bergabung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Imbasnya? Sejumlah jabatan strategis hilang, dan itu berarti banyak pejabat yang terkena imbas langsung dari kebijakan efisiensi tersebut.
Bupati Aep tidak menutup mata soal risiko besar yang melekat pada keputusannya.
“Saya tahu dampaknya, pasti banyak pejabat yang membenci saya. Tapi ini harus saya lakukan agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya saat berbincang dengan Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian, Jumat (21/11/2025).
Tak hanya menyatukan OPD, Bupati Aep juga memangkas jabatan hingga level kasi kecamatan. Menariknya, di tengah langkah efisiensi besar-besaran itu, ia justru memilih tidak memotong TPP pegawai, dengan syarat: kinerja harus naik signifikan.
“Tidak ada pemotongan TPP. Tapi saya minta komitmen, kinerja harus meningkat, pelayanan publik harus membaik,” tegasnya.
PERADI: “Lebih baik dibenci pejabat, asal dicintai rakyat”
Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian (Askun), menyatakan dukungan penuh. Ia menyebut Bupati Aep sebagai sosok yang lebih memilih idealisme ketimbang popularitas.
“Gak apa-apalah dibenci pejabat. Yang penting dicintai rakyat. Pada akhirnya masyarakatlah yang menilai,” ujarnya lantang.
Askun mengatakan, setelah berbincang panjang, ia melihat langsung bahwa Bupati Aep bukan tipe pemimpin yang sibuk mengurus komentar “nyinyir” di media sosial.
“Beliau tidak terlalu memikirkan yang begituan. Fokusnya ke kerja dan pembangunan yang sudah dipetakan,” katanya.
Bahkan, menurut Askun, Aep adalah sosok pemimpin yang terbuka, enak diajak berdiskusi, dan menjaga sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dinilai banyak membantu pembangunan Karawang.
Polemik yang Menggelinding: Reformasi OPD atau Reshuffle yang Menyakitkan?
Meski mendapat dukungan dari sebagian tokoh, kebijakan efisiensi ini tetap memunculkan pro-kontra. Para pejabat yang posisinya terancam mulai menunjukkan kegelisahan. Di sisi lain, sebagian publik menilai keberanian ini patut diapresiasi, karena Karawang menghadapi tekanan serius akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Askun bahkan kembali menegaskan dukungannya:
“Pak Bupati jangan takut dibenci pejabat. Maju terus. Kita semua ingin Karawang Maju.”
Apakah langkah Aep ini akan tercatat sebagai reformasi besar yang menyelamatkan APBD, atau justru menjadi keputusan yang mengguncang perpolitikan internal Karawang?
Satu hal yang pasti:
gelombang perubahan sudah bergerak, dan Karawang tengah menjadi panggung menarik bagi dinamika kepemimpinan daerah yang berani mengambil risiko.
Penulis: Alim