Karawang — Suara protes warga Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, pecah. Mereka menuding Pemerintah Desa tidak transparan dalam mengelola Dana Desa 2024, menunda pembangunan infrastruktur, dan menyimpan kejanggalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Zaenal M Laiyan SH, MH, seorang pengacara ternama di Kabupaten Karawang dan salah satu warga setempat yang lantang bersuara, menegaskan tuntutannya: “Kami minta notulen, daftar hadir, dan bukti penyerahan dokumen dari Pemdes ke BPD. Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan unsur Muspika harus hadir langsung. Jangan ada yang disembunyikan,” tegasnya, Kamis (14/8).
Zaenal mengungkap, surat permohonan klarifikasi sudah dikirim ke Kejaksaan sejak Senin, namun justru dilimpahkan ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) alih-alih Intelijen. “Tipikor itu urusannya pada pertanggungjawaban hukum, bukan investigasi awal. Katanya mau dikoordinasikan lagi ke Intel, tapi kenapa dari awal tidak jelas arahnya?” ujarnya.
Warga paling geram pada proyek di Dusun Baros dan Buer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 namun baru dikerjakan pada 2025. “Begitu ramai dibicarakan, baru dibangun. Kalau memang ada sisa anggaran, harusnya masuk SiLPA. Faktanya, SiLPA tidak ada. Jadi, ke mana dananya?” lontarnya lantang.
Dalih Pemdes terkait kasus BUMDes pun dinilai hanya akal-akalan. “Alasannya pemegang proyek meninggal dan ada gugatan ahli waris. Itu alasan yang membodohi. Dana itu dari APBDes, aset desa! Kalau ada masalah hukum, buktikan!” kata Zaenal.
Ia juga menyindir latar belakang Kepala Desa yang berpendidikan sarjana hukum. “Anggaran ada, SiLPA tidak ada, hutang pun tidak ada. Kalau ada dana tertahan, buka rekening desa biar warga tahu!” serunya.
Tak berhenti di masalah keuangan, Zaenal menyoroti perilaku pribadi Kades yang sempat menjadi tontonan publik akibat pertengkaran rumah tangga. “Harga diri Kepala Desa adalah harga diri masyarakat. Kalau memimpin rumah tangga saja tak mampu, bagaimana memimpin pemerintahan?” sindirnya pedas.
Warga memastikan, isu ini tidak akan dibiarkan tenggelam. Mereka bertekad mengawal kasus hingga pihak berwenang angkat bicara di hadapan publik.