Mandailing Natal – Komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menjaga kesehatan dan keamanan pangan kembali diuji. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai program strategis peningkatan gizi anak sekolah kini menjadi sorotan publik, menyusul laporan masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang terkait dugaan pencucian peralatan makan MBG di aliran sungai yang diduga tercemar limbah domestik.
Informasi tersebut memicu kekhawatiran luas, khususnya di kalangan orang tua siswa penerima manfaat. Program yang seharusnya menjamin asupan gizi dan kesehatan anak justru dikhawatirkan membuka celah resiko penyakit akibat buruknya standar kebersihan.
Menanggapi isu yang berkembang, Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, menegaskan sikap tegas. Ia menyatakan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan mengabaikan standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Program MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Saya telah memerintahkan seluruh jajaran memastikan program ini berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan,” tegas Saipullah Nasution dalam keterangan tertulisnya.
Bupati Madina mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MBG dan memastikan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah. Ia secara terbuka menyayangkan laporan praktik pencucian peralatan makan di sungai yang dinilainya sangat beresiko dan sama sekali tidak dapat dibenarkan.
“Saya sangat menyayangkan dan tidak dapat menerima tindakan tersebut. Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah. Saya telah memerintahkan Satgas MBG dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan investigasi serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Saipullah memastikan telah memerintahkan evaluasi menyeluruh lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Bukit Malintang. Evaluasi ini mencakup kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), efektivitas pengawasan lapangan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah resiko kesehatan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah daerah, kata Saipullah, tidak ingin kecolongan hingga berujung pada potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat membahayakan keselamatan penerima manfaat.
“Kami akan meningkatkan pengawasan dan pemantauan, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait agar standar kesehatan benar-benar dipatuhi,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati Mandailing Natal menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan SOP Program MBG.
“Jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran SOP, saya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi dan pembinaan,” tegas Saipullah.
Di akhir pernyataannya, Saipullah menyampaikan pesan kepada masyarakat Bukit Malintang, khususnya para orang tua dan siswa penerima manfaat, agar tetap tenang namun aktif mengawasi jalannya program di lapangan.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Kami mohon kepercayaan dan dukungan untuk terus memantau serta melaporkan apabila ada kejadian yang tidak sesuai,” pungkasnya.
Red