Bandung – Klarifikasi terkait surat resmi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat yang masuk ke Bappeda dan Riset Kabupaten Bandung hingga kini dinilai belum dijawab secara utuh dan transparan. Sejumlah kejanggalan justru mencuat ke publik, memicu dugaan adanya perlindungan terhadap oknum tertentu dalam pengelolaan anggaran tahun 2024.
Bejo Suhendro, Ketua LKPK-PANRI Jawa Barat, menyebut jawaban yang disampaikan Bappeda dan Riset Kabupaten Bandung seolah sudah “ditutup” melalui komunikasi dengan pihak tertentu, yakni seorang yang disebut-sebut sebagai pengurus atau anggota PWI Kabupaten Bandung berinisial AS.
“Jawaban seolah sudah selesai lewat komunikasi dengan oknum wartawan. Padahal substansi klarifikasi anggaran tahun 2024 belum dijawab secara menyeluruh,” tegas Bejo, dalam pernyataan resminya, Selasa (13/1/2026).
Situasi semakin mencurigakan ketika Bejo mengaku mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku berinisial ‘SM’, beberapa hari setelah persoalan anggaran tersebut dipersoalkan ke publik.
“Intinya saya ditelepon dan diarahkan bahwa kalau mempersoalkan anggaran Bappeda dan Riset Kabupaten Bandung tahun 2024, urusannya dengan dia, dan saya disebut sebagai oknum wartawan dari PWI Kabupaten Bandung,” ungkap Bejo.
Menurutnya, kejadian tersebut menguatkan dugaan bahwa Bappeda dan Riset Kabupaten Bandung menggunakan ‘tameng’ oknum wartawan tertentu untuk meredam kritik dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Padahal, lanjut Bejo, LKPK-PANRI hanya meminta akses terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan bukan berasal dari institusi yang berwenang.
“Padahal LHP itu wilayah Inspektorat. Kami tidak meminta kewenangan, hanya ingin melihat kejelasan. Sesama sosial kontrol seharusnya saling mendukung, bukan malah saling melindungi,” katanya.
Bejo menilai penolakan tersebut justru menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran, mulai dari indikasi kegiatan fiktif hingga potensi korupsi di lingkungan Bappeda Kabupaten Bandung.
“Kalau memang bersih, kenapa harus takut dibuka? Kenapa justru ada pihak-pihak yang menjadi backing?” ujarnya dengan nada tegas.
Ia juga menyebut fenomena ini bukan kejadian tunggal, melainkan pola berulang yang ia alami selama beberapa bulan terakhir, jauh sebelum memasuki tahun 2026.
“Sepertinya di hampir setiap instansi ada saja yang melindungi oknum tertentu. Ini yang saya alami langsung di Kabupaten Bandung,” pungkas Bejo.
Hingga berita ini diturunkan, Bappeda dan Riset Kabupaten Bandung maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi.