Karawang – Ramai kritik publik soal anggaran Rp781 juta yang disebut-sebut hanya untuk pembelian sekam di kawasan Interchange Karawang Barat akhirnya mendapat jawaban langsung dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang.
Kepala Bidang Pertamanan DLH Karawang, Dede Framiadi Asmara, menegaskan informasi tersebut perlu diluruskan. Menurutnya, angka Rp781 juta yang beredar adalah pagu anggaran, sedangkan nilai kontrak pekerjaan yang sesungguhnya hanya Rp625 juta.
“Dana itu bukan hanya untuk sekam. Itu paket pekerjaan pemuliaan tanah, mulai dari pembersihan rumput, penggemburan, pemupukan dengan sekam, kompos, pupuk kandang, sampai penanaman tanaman. Sekam hanya salah satu tahapannya,” jelas Dede, Rabu (10/9/2025).
35 Ton Sekam untuk Media Tanam
DLH mencatat, sekam yang dipakai mencapai 284 meter kubik atau sekitar 35,5 ton. Namun, sekam bukan tujuan utama, melainkan media tanam sebelum median jalan ditanami ribuan bibit.
Ada sekitar 31 ribu polybag bibit tanaman yang disiapkan, mulai dari pandan afrika, wera (bunga sepatu) merah dan tricolor, heliconia orange, heliconia golden torch, hingga alamanda.
“Jadi bukan cuma hamparan sekam. Setelah tanah siap, median jalan akan ditanami puluhan ribu tanaman hias itu,” jelas Dede.
Atasi Kekhawatiran Publik
Menjawab keresahan warga soal sekam beterbangan yang dikhawatirkan mengganggu pengendara, DLH menegaskan sudah menyiapkan langkah antisipasi.
“Sekam yang dipakai bukan sekam mentah, tapi sekam terolah atau arang sekam yang lebih padat. Mulai besok juga, hamparan sekam akan ditutup dengan jaring paranet agar tidak terbawa angin,” tegasnya.
Ia menambahkan, pupuk kandang dan kompos sudah mulai ditabur sebagai bagian dari proses pemuliaan tanah sebelum penanaman dilakukan.
Siap Diaudit, Komitmen Transparansi
DLH memastikan seluruh proses penganggaran hingga pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai prosedur resmi dan tercatat dalam DPA.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika ada keraguan, kami siap diaudit,” kata Dede.
Ia menegaskan DLH terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Kami paham keresahan publik. Karena itu, DLH berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan kebijakan ini memberi manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Penulis: Alim