Karawang – Upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa terus digencarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang kembali menggelar pertemuan kedua sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Karawang tentang informasi publik pemerintahan desa tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Balai Indung, Kamis (11/9/2025), menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Karawang, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Karawang, Guruh Sapta, menyebut agenda sosialisasi ini akan dilaksanakan enam kali, menyasar sekretaris kecamatan selaku PPID pelaksana dan para kepala desa di seluruh dapil Karawang.
“Tujuannya jelas, agar masyarakat bisa tahu sejauh mana progres pembangunan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawaban anggaran, semuanya harus terbuka,” tegas Guruh.
Dalam forum ini, Kejaksaan Negeri Karawang memaparkan program Jaga Desa untuk pengawasan pembangunan, KI Jawa Barat menyoroti regulasi keterbukaan informasi publik, sementara DPMD Karawang menyampaikan materi teknis penerapan Perbup.
Lebih jauh, Guruh menekankan pentingnya desa beradaptasi dengan era digital. “Setiap desa nantinya wajib memiliki akun media sosial dan website resmi yang dikelola untuk menyampaikan informasi publik secara transparan. Jadi tidak ada lagi informasi yang tertutup,” ujarnya.
Langkah ini, kata Guruh, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diskominfo bersama DPMD menargetkan agar masyarakat Karawang bisa mengakses informasi desa dengan cepat, mudah, dan akuntabel.
“Kalau semua desa sudah aktif di kanal digitalnya, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah desa karena transparansi bisa dilihat langsung,” pungkasnya.
Penulis: Alim