KARAWANG – Dugaan praktik jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali mencuat ke permukaan. Pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Karawang, Aris Purwanto, dalam sebuah wawancara dengan Media Online NasionalPublik.com beberapa hari lalu, sontak memantik kegaduhan publik.
Dalam pernyataannya, Aris mengaku tidak berdaya menghadapi apa yang ia sebut sebagai “faktor eks” dalam dinamika proyek di dinasnya. Ia bahkan menyebut adanya “lingkaran” yang memengaruhi proses di balik dugaan jual beli proyek tersebut.
Pernyataan ini seolah membuka kembali borok lama yang disebut-sebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan kontraktor, adanya “lingkaran setan” di tubuh PUPR Karawang yang menekan para pemborong untuk menyetor sejumlah fee sebagai syarat mendapat jatah proyek. Alhasil, kualitas pekerjaan proyek pun dituding sering kali tak maksimal karena sebagian anggaran “terpangkas” oleh setoran tersebut.
Namun, beberapa hari berselang, Aris berusaha meredam kegaduhan dengan mengklarifikasi bahwa istilah “lingkaran” yang ia maksud adalah konsep pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam membangun daerah.
Sayangnya, klarifikasi itu justru memperkeruh suasana.
“Jangan Mencari Pembenaran!”, Praktisi Hukum Soroti Sikap Kabid SDA
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Asep Agustian, SH, MH, menilai klarifikasi Aris hanyalah upaya mencari pembenaran setelah ucapannya terlanjur membuat gaduh.
“Katanya dia akademisi dan doktor, tapi bicara seperti itu di depan wartawan? Apa hubungannya lingkaran dengan pentahelix? Saya yakin dia keceplosan,” tegas Asep yang akrab disapa Askun, Senin (3/11/2025).
“Jangan mencari pembenaran. Publik butuh kebenaran. Jangan buat konotasi baru untuk menutupi kesalahan,” lanjutnya.
Askun menambahkan, Bidang SDA PUPR Karawang memang kerap menjadi sorotan media sejak dipimpin oleh Aris Purwanto. Isu mengenai fee proyek dan praktik jual beli jatah pekerjaan bukan hal baru di dinas tersebut.
“Bupati harus turun tangan. Evaluasi kinerja Kabid SDA ini! Kalau benar ada jual beli proyek, itu jelas merugikan masyarakat karena kualitas pekerjaan tidak akan pernah maksimal,” desaknya.
APH Diminta Turun Tangan, “Berani Gak Kejaksaan Pidsus?”
Tak hanya berhenti di situ, Askun juga menantang Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Karawang, untuk tidak menutup mata atas dugaan tersebut.
“Kejaksaan Pidsus berani gak? Kalau diam saja, publik bisa curiga. Ada apa dengan Kabid SDA yang sombong dan merasa paling hebat ini?” sindirnya tajam.
Bahkan, ia menyinggung isu adanya oknum perempuan di lingkungan PUPR yang diduga ditugaskan mengumpulkan fee dari para kontraktor.
“Yuk, kita buka-bukaan. Siapa wanita yang ditugaskan mengambil fee proyek itu? Ini ‘lingkaran setan’ yang sebenarnya,” kata Askun penuh tantangan.
“Kalau APH tidak selidiki, berarti ada pentahelix antara PUPR dan APH,” ujarnya menyindir dengan nada satire.
Peringatan untuk Pejabat PUPR, Jangan Main-main dengan Bupati Aep
Askun juga memperingatkan para pejabat Dinas PUPR agar tidak main-main dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang dikenal paham dunia konstruksi karena latar belakangnya sebagai pengusaha.
“Bupati Aep paham betul soal pekerjaan kontruksi. Kalau ada pejabat PUPR yang coba main proyek, tunggu saja mutasinya. Jangan mempermalukan kepemimpinan bupati,” tegasnya.
Menurut Askun, sejak Aris menjabat Kabid SDA, pemberitaan miring terhadap bidang tersebut terus bermunculan. “Kalau memang bersih, kenapa selalu disorot media?” sindirnya.
Publik Menanti Keberanian Aparat dan Ketegasan Bupati
Polemik ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap kinerja PUPR Karawang. Dugaan praktik kotor di balik proyek pemerintah bukan sekedar isu pinggiran, melainkan ancaman nyata terhadap integritas dan kualitas pembangunan daerah.
Kini bola panas ada di tangan APH dan Bupati Aep Syaepuloh. Apakah mereka akan menelusuri tuntas dugaan “lingkaran setan” jual beli proyek itu, atau justru membiarkannya terus menjadi rahasia umum yang kian menyesakkan nurani publik?
Penulis: Alim