Karawang – Polemik sistem open rekrutmen BLUD RSUD Rengasdengklok kian memanas. Berbagai opini publik bermunculan di media massa hingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Putra Agustian, S.H., C.L.A., auditor hukum sekaligus pemerhati kebijakan pemerintah, akhirnya buka suara. Ia menilai perbedaan pendapat yang muncul justru menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis.
“Maraknya berbagai opini publik membuktikan bahwa kita semua manusia yang berpikir. Jika ingin menguji sejauh apa pemikiran itu, tugas pemerintah adalah memfasilitasi,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Namun, Putra menyayangkan adanya narasi yang seolah mengatasnamakan suara rakyat untuk menyudutkan publik. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap sistem rekrutmen tidak berarti masyarakat menolak berdirinya RSUD Rengasdengklok.
“Saya yakin warga Karawang tidak ada yang ingin menghambat. Mereka justru sangat mendukung realisasi proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok yang menelan uang rakyat sekitar Rp200 miliar itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Putra menilai bahwa tuduhan “menghambat” tidak bisa disematkan hanya karena adanya kritik. Buktinya, pembangunan fisik RSUD berjalan mulus hingga kini sudah berdiri megah.
“Definisi menghambat itu ada pada pelaksanaan, bukan pernyataan. Faktanya, bangunan sudah berdiri tanpa hambatan, walaupun hanya sebagian pihak yang menikmati hasil dari koordinasi kebijakan tersebut,” jelasnya.
Putra menekankan, warga Karawang pada dasarnya mendukung penuh keberadaan RSUD Rengasdengklok. Hanya saja, publik berhak mempertanyakan sistem rekrutmen yang dinilai janggal.
“Masyarakat hanya mengecam sistem open rekrutmen yang sarat kejanggalan. Apa salahnya jika masyarakat meminta transparansi? Semua juga sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.
Gejolak ini diprediksi akan terus berlanjut, seiring semakin kerasnya desakan publik agar proses rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Penulis: Alim