Karawang — Polemik usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang memanas. Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) tak tinggal diam. Mereka secara resmi melempar “tantangan terbuka” kepada DPRD Karawang melalui permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Surat itu dilayangkan kepada Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES), Selasa (7/6/2026). Di balik apresiasi terhadap semangat keberpihakan wakil rakyat, GMPI justru mencium adanya kejanggalan serius dalam wacana populis tersebut.
GMPI menilai, usulan parkir gratis di RSUD Karawang bukan sekedar kebijakan sederhana. Ada persoalan besar yang menyangkut kepastian hukum hingga tata kelola keuangan daerah yang berpotensi menjadi “bom waktu” jika dipaksakan tanpa kajian matang.
“Kami melihat ada kontradiksi yang harus dibuka ke publik. Ini tidak bisa hanya jadi konsumsi politik tanpa dasar yang jelas,” tegas Fuad Hasan, Wakil Ketua DPD GMPI Karawang.
Tak tanggung-tanggung, GMPI meminta sejumlah pihak penting wajib hadir dalam forum RDP nanti. Mulai dari anggota Komisi III DPRD Karawang dari Fraksi NasDem, Mulyadi, yang disebut sebagai penggagas utama, hingga Dinas Perhubungan, Direksi RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bagi GMPI, kehadiran Mulyadi bukan sekedar formalitas. Ia harus bertanggung jawab langsung di hadapan publik atas gagasan yang telah memantik polemik.
“Ini tantangan debat terbuka untuk seluruh anggota DPRD. Tapi Mulyadi wajib hadir. Dia yang pertama menggulirkan wacana ini,” ujar Fuad.
Namun, yang membuat pernyataan GMPI kian “panas” adalah sindiran keras mereka terhadap DPRD. Menurut GMPI, jika wakil rakyat benar-benar berpihak kepada masyarakat, maka jangan berhenti pada retorika populis seperti parkir gratis.
GMPI justru menantang DPRD untuk mengambil langkah yang lebih berani dan konkret: mengalihkan sebagian fasilitas, tunjangan, hingga dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD Karawang.
“Gunakan anggaran itu untuk menambah tenaga medis, memperbaiki fasilitas, dan memastikan pelayanan yang cepat dan manusiawi,” tegasnya.
GMPI juga mengingatkan, persoalan utama masyarakat bukan semata biaya parkir, melainkan kualitas pelayanan kesehatan yang hingga kini masih kerap dikeluhkan.
“Rakyat tidak hanya butuh parkir gratis. Mereka butuh layanan kesehatan yang bermartabat,” sentil Fuad.
Di akhir pernyataannya, GMPI melontarkan kritik yang tak kalah tajam, bahwa keberpihakan sejati tidak diukur dari wacana, melainkan dari keberanian berkorban.
“Kalau DPRD benar-benar berpihak, buktikan dengan mengorbankan sebagian kenyamanan mereka. Jangan hanya janji, rakyat sudah terlalu sering mendengar itu,” tandasnya.
Kini, publik menanti: apakah DPRD Karawang siap menerima tantangan debat terbuka ini, atau justru memilih diam di tengah tekanan yang kian menguat?