Karawang – Kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa seorang siswi kelas X SMK swasta ternama di Rengasdengklok mengguncang nurani publik. FA (inisial), remaja yang seharusnya fokus menata masa depan, justru harus menghadapi kenyataan pahit mengandung di usia sekolah. Fakta ini bukan hanya memantik keprihatinan, tetapi juga kemarahan dan tanda tanya besar tentang kegagalan pengawasan moral di lingkungan terdekatnya.
Kehamilan FA terungkap saat ia baru memasuki semester pertama SMK. Kecurigaan bermula dari perubahan fisik mencolok yang disadari oleh bibinya. Hasil tes kehamilan menjadi pukulan telak bagi keluarga. KN, ibu kandung FA, mengaku syok dan terpukul menerima kenyataan bahwa anaknya hamil di usia yang masih sangat belia.
Setelah melalui tekanan dan pendekatan keluarga, FA akhirnya mengaku bahwa kehamilannya merupakan hasil hubungan asmara dengan D, kekasihnya sejak duduk di bangku SMP. Hubungan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berujung pada hubungan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi pada Agustus lalu, di rumah D, dan berulang kali setelahnya.
Publik semakin tersentak ketika identitas D terungkap. Ia diketahui merupakan anak dari seorang pejabat Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, yang juga menjabat sebagai P3N atau amil, figur yang seharusnya menjadi panutan moral dan penjaga nilai-nilai sosial serta keagamaan di masyarakat. Fakta ini memicu reaksi keras publik: bagaimana mungkin tragedi moral justru lahir dari lingkungan yang seharusnya memberi teladan?
FA sendiri tercatat sebagai siswi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di salah satu SMK swasta ternama di Rengasdengklok. Ia merupakan anak dari KN dan memiliki ayah tiri seorang mualaf. Dalam pengakuannya, FA mengaku kerap mengunjungi rumah D tanpa pengawasan ketat dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar.
Kasus ini tidak berhenti pada persoalan personal semata. Sorotan tajam kini mengarah pada peran sekolah. Publik mempertanyakan sejauh mana sistem pembinaan karakter, pengawasan perilaku, serta pendampingan psikososial diterapkan kepada para siswa. Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah disebut belum mengetahui bahwa salah satu muridnya tengah menghadapi kasus serius yang berpotensi menghancurkan masa depannya.
Minimnya edukasi moral, lemahnya pengawasan orang dewasa, serta longgarnya kontrol sosial dinilai menjadi kombinasi berbahaya yang membuka jalan bagi pergaulan bebas remaja. FA dianggap bukan semata pelaku, melainkan juga korban dari sistem yang gagal melindungi dan membimbing.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, keluarga, sekolah, aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat luas. Publik kini menanti sikap tegas dan langkah nyata: bagaimana tanggung jawab keluarga D sebagai pihak laki-laki? Apa langkah sekolah terhadap siswi yang kini berada dalam kondisi rentan? Dan sejauh mana aparat desa berani bersikap transparan dalam kasus yang menyeret nama pejabatnya sendiri?
Di tengah gemuruh reaksi publik, satu pertanyaan besar menggema: siapa yang sebenarnya gagal menjaga masa depan anak-anak kita?