Bekasi — Desakan keterbukaan informasi publik kembali mengemuka. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat permohonan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, agar membuka Laporan Hasil Audit (LHA) seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini menyusul pernyataan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mengaku tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah BUMD yang dilaporkan mengalami kerugian, di antaranya PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. IWO menilai, dana yang digunakan untuk menopang operasional BUMD berasal dari penyertaan modal APBD, yang notabene adalah uang rakyat. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui hasil audit dan kondisi riil perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Kami mendukung penuh langkah Plt Bupati melakukan audit. Tapi hasilnya harus dibuka ke publik. Jangan sampai ini hanya menjadi wacana tanpa transparansi. Masyarakat berhak tahu mengapa BUMD yang disuntik dana APBD justru merugi,” ujar Ade, Selasa (10/2/2026).
Dalam surat resmi yang dikirimkan, IWOI mengajukan dua poin utama kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Bekasi.
Pertama, meminta salinan Laporan Hasil Audit BUMD yang dijadwalkan rampung pada akhir Januari 2026. Kedua, meminta kejelasan langkah konkret atau sanksi terhadap direksi BUMD yang dinilai tidak produktif berdasarkan hasil audit tersebut.
IWO mengingatkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa pengelolaan keuangan badan publik yang bersumber dari negara termasuk kategori informasi terbuka.
“Transparansi ini penting agar evaluasi BUMD berjalan objektif dan akuntabel. Jangan sampai audit hanya jadi formalitas tanpa perubahan nyata,” tegasnya.
Data hasil audit tersebut, lanjut IWOI, akan digunakan sebagai bahan kontrol sosial sekaligus informasi publik agar masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan gambaran yang berimbang dan valid terkait kondisi aset daerahnya.
Desakan ini berpotensi memicu perhatian publik, mengingat kerugian BUMD kerap menjadi isu sensitif yang menyangkut pengelolaan uang rakyat dan kinerja para pengelola perusahaan daerah. Jika hasil audit dibuka, bukan tidak mungkin akan muncul tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat.
Red