ULASBERITA.CLICK – Jeritan putus asa kembali datang dari Maemunah (34), pekerja migran asal Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pesan terakhir yang berhasil dikirim, ia mengaku telepon genggamnya disita oleh pihak kantor penyalur di Najran, Arab Saudi, membuat komunikasi dengan keluarga nyaris terputus total.
“HP saya disita oleh pemilik kantor ini, oleh Mister. Katanya saya belum diurus dari kantor Jakarta,” tulis Maemunah dengan nada panik, Kamis (26/2/2026).
Pengakuan itu menambah panjang daftar kejanggalan yang dialaminya. Ia mengaku kerap dimarahi pada malam hari oleh pria yang disebut bernama Mr. Umar, yang disebut sebagai pemilik kantor penyalur.
“Saya dimarahi malam oleh Mister. Katanya saya belum diurus,” ungkapnya.
Komunikasi Diputus, Tekanan Meningkat
Dalam pesan berbahasa Sunda yang diterima redaksi, Maemunah menyebut kini ia hanya bisa meminjam ponsel milik pekerja lain asal Filipina untuk mengabarkan kondisinya. Itu pun tidak selalu bisa.
Situasi semakin mengkhawatirkan karena ia mengaku mendapat tekanan dan ancaman terkait pemulangannya bersama dua PMI lain, Sri dan Maliah.
“Sekarang HP saya sudah tidak ada. Disita oleh Mr. Umar. Saya mungkin tidak bisa komunikasi lagi. Saya pasrahkan ke Ma Ida bibi saya,” tulisnya.
Ia bahkan meminta agar pihak yang mengurusnya, dalam hal ini Ibu Ani dan Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPD Karawang, segera memberi kabar ke kantor di Saudi agar dirinya bersama Sri dan Maliah bisa segera dipulangkan.
Sinyal Bahaya Perlindungan PMI
Pengakuan penyitaan ponsel dan pembatasan komunikasi ini memicu kekhawatiran serius. Praktik tersebut kerap menjadi indikator awal dugaan pembatasan kebebasan pekerja migran.
Hingga berita ini diturunkan:
• Belum ada klarifikasi dari pihak kantor penyalur di Najran
• Belum ada pernyataan resmi dari sponsor maupun PT Duta Banten selaku perusahaan pemberangkat
• Nasib Maemunah masih menggantung tanpa kepastian
Seruan Mendesak
Dalam pesan terakhirnya, Maemunah menyampaikan permohonan yang sangat sederhana namun mendesak:
“Sebisa mungkin Ma Ida dan yang mengurus saya, ibu Ani dan FPMI Karawang tolong cepat kasih kabar ke kantor ini supaya Maemunah bisa dipulangkan.”
Setelah pesan itu, ia memberi peringatan singkat:
“Saya mungkin tidak bisa mengabari lagi. HP ini mau dipakai yang lain mau kerja.”
Publik Menunggu Respons Negara
Kasus ini kembali menguji keseriusan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dugaan penyitaan alat komunikasi, tekanan psikologis, dan ketidakjelasan pemulangan menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan.
Kini publik menunggu langkah cepat pemerintah.
Karena bila komunikasi benar-benar terputus, yang tersisa hanya satu hal: keheningan dari Najran, dan satu keluarga di Karawang yang menunggu kabar pulang.
Penulis: Alim