Karawang – Video kericuhan saat penentuan tapal batas tambak di Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mendadak viral dan memicu gelombang opini publik. Dalam video yang beredar, terlihat perdebatan panas hingga dorong-dorongan antara aparat desa dan sejumlah pihak di lokasi tambak yang disebut-sebut terkait kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Desa Baturaden, Rano Karno, akhirnya buka suara. Ia menegaskan, kegiatan tersebut murni penentuan tapal batas wilayah, bukan penggusuran atau pengambilalihan lahan seperti yang ramai dituduhkan di media sosial.
“Kita hanya menentukan tapal batas saja. Aktivitas bapak-bapak di tambak tidak kita ganggu,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Ricuh karena “Personal”, Bukan Soal Tapal Batas?
Rano mengakui suasana sempat memanas. Perdebatan terjadi dan situasi hampir tak terkendali. Namun ia menyebut kericuhan bukan dipicu persoalan batas wilayah, melainkan hal lain di luar konteks.
“Permasalahannya melenceng dari topik. Itu personal. Masalah pribadi. Ada satu orang yang menyinggung hal-hal di luar konteks. Spontan suasana jadi tegang,” ungkapnya.
Meski terjadi dorong-dorongan, ia memastikan tidak ada aksi pemukulan.
“Alhamdulillah tidak ada pemukulan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa telah terjadi bentrok fisik serius antara kepala desa dan warganya sendiri.
Isu Ganti Rugi Disebut Picu Penolakan
Menurut Rano, gejolak di lapangan dipicu isu bahwa lahan tambak akan diambil pemerintah tanpa ganti rugi. Informasi tersebut, katanya, menyebar cepat dan memengaruhi persepsi warga.
“Seakan-akan tapal batas ini mau mengambil lahan tanpa ganti rugi,” katanya.
Ia bahkan menegaskan bahwa warga Desa Baturaden yang benar-benar terdampak di zona tersebut hanya dua orang. Sementara pihak yang paling vokal disebut berasal dari desa lain.
“Yang hadir kemarin kelihatannya ramai, tapi warga kita hanya dua orang. Sisanya dari Karyabakti dan Batujaya,” ujarnya.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan baru: jika benar mayoritas yang terlibat bukan warga setempat, siapa yang menggerakkan penolakan?
Klaim Justru Menguntungkan Warga
Di tengah polemik, Rano justru menyebut penetapan batas tersebut berpotensi menguntungkan warga Baturaden. Ia mengungkap adanya sekitar 50 hektare lebih lahan sawah milik warga yang belum bersurat dan berpeluang dilegalkan statusnya.
“Kalau memang posisi tapal batasnya hanya empang, sawah warga kita yang puluhan hektare itu bisa kita suratin. Itu justru menguntungkan warga Baturaden,” katanya.
Opsi seperti PTSL atau redistribusi tanah disebut bisa menjadi solusi jika status lahan memenuhi syarat.
Bantah Arogansi, Minta Publik Lihat Utuh
Terkait tudingan arogansi, Rano membantah keras. Ia meminta publik tidak hanya menilai dari potongan video viral yang belum tentu merepresentasikan keseluruhan peristiwa.
“Itu bukan warga Baturaden. Yang ramai itu bukan warga kami. Itu personal dalam debat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan tetap mendukung program pemerintah, termasuk dari KKP, selama ada komunikasi dan negosiasi yang jelas dengan para penghuni tambak.
“Harapan saya, program pemerintah bisa berjalan lancar. Ada negosiasi yang jelas antara KKP dan penghuni tambak. Supaya aman, terkendali, dan ada kemajuan untuk negara,” ujarnya.
Kini polemik tapal batas di Baturaden tak lagi sekedar soal garis wilayah, tetapi juga menyangkut transparansi, komunikasi, dan kepercayaan publik.
Apakah ini murni salah paham yang dipicu isu tak utuh? Ataukah ada persoalan laten yang belum sepenuhnya terurai di akar rumput?
Publik menanti langkah konkret semua pihak agar persoalan tapal batas tak berubah menjadi bara konflik berkepanjangan.
Penulis: Alim