KARAWANG — Kepala Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Warnadi, menegaskan bahwa anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) direalisasikan untuk menopang kebutuhan dasar pemerintahan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Warnadi, pengelolaan anggaran Banprov kerap disalahartikan seolah-olah desa memiliki kelonggaran dana yang besar. Padahal, anggaran tersebut justru menjadi penopang utama agar roda administrasi dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Kalau tidak memiliki anggaran Banprov, desa bisa kolaps. Baik kegiatan fisik maupun nonfisik semuanya bisa berhenti,” ujar Warnadi saat ditemui di Kantor Desa Kertamukti, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, total anggaran Banprov yang dikelola Desa Kertamukti mencapai sekitar Rp130 juta dan dialokasikan ke berbagai pos kegiatan sesuai kebutuhan desa.
“Rp98 juta itu hanya salah satu bagian. Totalnya sekitar Rp130 juta. Sisanya ada di pos lain. Kalau tidak ada material dan anggaran Banprov, desa tidak bisa berjalan,” jelasnya.
Salah satu realisasi Banprov tersebut digunakan untuk pembangunan gapura desa. Warnadi menilai, pembangunan gapura tidak dapat dipandang sebagai proyek kecil karena berkaitan langsung dengan citra dan wajah desa.
“Pembangunan gapura itu membutuhkan anggaran besar. Bukan sekedar bangunan, tapi mencerminkan wajah desa, baik dari luar maupun ke dalam,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Banprov juga menopang sektor pelayanan publik. Warnadi memastikan pelayanan kepada masyarakat saat ini tetap berjalan dan terus disempurnakan.
“Pelayanan sedang berjalan. Beberapa fasilitas sudah dipesan dari luar dan tinggal dipasang. Saat kunjungan presiden kemarin, semuanya harus cepat, wilayah harus rapih dan siap,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pekerjaan pelayanan dan penunjang desa telah berlangsung sejak satu hingga dua minggu terakhir dengan fokus pada pemasangan serta penyempurnaan fasilitas pendukung.
Terkait pencairan anggaran, Warnadi menegaskan bahwa Banprov yang digunakan masih berada dalam tahun anggaran berjalan.
“Banprov ini masih tahun 2025. Bahkan di pertengahan Desember kemarin sudah ada pencairan,” tegasnya.
Warnadi juga menyoroti posisi strategis Desa Kertamukti sebagai pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Cilebar, yang menuntut kesiapan desa dari berbagai aspek.
“Cilebar itu pusatnya ada di sini. Jadi semuanya harus siap dan tertata,” pungkasnya.
Penulis: Alim