Karawang — Suasana Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kamis (14/8), memanas. Puluhan warga geruduk balai desa menuntut jawaban atas dugaan ketertutupan pengelolaan anggaran desa tahun 2022–2024. Namun, kemarahan warga makin membara ketika Kepala Desa yang dinantikan memberi klarifikasi justru absen tanpa alasan jelas.
Zaenal M. Laiyan, SH, MH, pengacara kondang Karawang yang menjadi juru bicara warga menyatakan, kedatangan mereka bukan sekadar unjuk rasa, tetapi untuk meminta pertanggungjawaban hukum dan moral dari pemerintah desa.
Warga menyoroti penggunaan dana program ketahanan pangan: pengadaan domba pada 2022, sapi pada 2023, serta rehabilitasi kantor Dusun Buer dan Baros pada 2024 yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami menuntut keterbukaan anggaran. Ini hak konstitusi warga. Kalau desa tetap menutup diri, kami akan bawa persoalan ini ke tingkat kecamatan. Kami hanya minta informasi, bukan proyek,” tegas Zaenal di hadapan warga dan perangkat desa.
Kekesalan warga kian memuncak. Mereka mendesak Sekretaris Desa, H. Herman alias Jiher, untuk menggelar pertemuan resmi berikutnya dengan menghadirkan Kades, Bendahara Desa, Ketua BUMDes, dan Bendahara BUMDes.
Menanggapi itu, Jiher tak menampik absennya Kades menjadi “pekerjaan rumah” serius bagi perangkat desa. “Kami akan sampaikan aspirasi ini ke Kades dan memfasilitasi musyawarah sesuai keinginan warga,” ujarnya singkat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Saepulloh, memastikan pihaknya sudah bergerak. “Kita tunggu surat dari camat dan BPD. Dengan Irban Pak Deni juga sudah koordinasi, ini mau pemeriksaan. Untuk lebih jelas, bisa dihubungi,” ungkapnya, Jumat (15/8/2025).
Kepala Bidang DPMD Karawang, Andri menambahkan, “Tim sudah kami turunkan. Hasilnya akan kami pelajari, dan pasti ditindaklanjuti sesuai prosedur.”
Bagi warga Pancakarya, perjuangan belum usai. Mereka menegaskan tidak akan berhenti sebelum pintu transparansi benar-benar dibuka. “Ini soal kepercayaan publik. Kalau pemerintah desa menutup-nutupi, berarti mengkhianati amanah rakyat,” tegas salah satu warga.