Karawang — Gelombang kemarahan mulai membesar. Dugaan intimidasi terhadap jurnalis dalam kasus konfirmasi DBD di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini berbuntut panjang.
Ketua Umum Persatuan Media Indonesia (PMI), Fahmi Abdul Qodir, akhirnya angkat bicara, dan nada yang disampaikan tidak lagi sekedar kritik, melainkan peringatan keras.
“Ini bukan lagi persoalan miskomunikasi. Kalau benar ada intimidasi terhadap wartawan, kami nyatakan: PMI siap perang!” tegas Fahmi, Rabu (1/4/2026).
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa organisasi pers tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan tekanan terhadap kerja jurnalistik.
“Jangan Main-main dengan Pers!”
Fahmi menegaskan, profesi jurnalis dilindungi undang-undang. Setiap upaya membungkam, menghalangi, atau mengintimidasi wartawan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap demokrasi.
“Jangan main-main dengan pers. Ini pilar keempat demokrasi. Kalau ada oknum pejabat merasa kebal dan bisa menekan wartawan, itu keliru besar,” ujarnya lantang.
Ia menyebut, peristiwa yang dialami Pimpinan Redaksi Etika News dalam kasus ini bukan sekedar insiden biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kebebasan pers.
PMI Siapkan Langkah Tegas
Tak berhenti pada pernyataan, Fahmi mengungkapkan bahwa PMI tengah menyiapkan langkah konkret, mulai dari advokasi hingga kemungkinan langkah hukum.
“Kami tidak akan membiarkan satu pun wartawan diperlakukan seperti itu. Jika perlu, kami tempuh jalur hukum dan gerakan nasional,” tegasnya.
PMI juga membuka kemungkinan membentuk tim khusus untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.
Tekanan Mengarah ke Pemerintah Daerah
Fahmi turut mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tidak menutup mata. Ia meminta evaluasi total terhadap aparatur yang diduga terlibat.
“Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Hari ini wartawan diintimidasi, besok siapa lagi?” katanya.
Menurutnya, sikap tegas dari kepala daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan aparat di lapangan tetap profesional.
Dari DBD ke Krisis Kepercayaan
Kasus yang awalnya berangkat dari konfirmasi soal Demam Berdarah Dengue (DBD) kini berubah menjadi isu besar: krisis komunikasi dan dugaan arogansi kekuasaan di tingkat bawah.
Publik pun mulai bertanya-tanya: Apakah aparat benar-benar hadir untuk melayani, atau justru anti kritik?
Pesan Keras untuk Oknum Pejabat
Menutup pernyataannya, Fahmi kembali menegaskan satu hal: “Kami tidak anti pemerintah. Tapi kami akan berdiri paling depan melawan siapa pun yang mencoba menekan kebebasan pers. Ini garis tegas kami.”
Kini sorotan publik tak hanya tertuju pada dugaan sikap lurah, tetapi juga pada bagaimana negara melindungi wartawannya.
Apakah ini akan berujung pada sanksi tegas, atau justru menjadi contoh lain kasus yang menguap tanpa kejelasan?
Publik menunggu. Dan kali ini, tekanan datang dari banyak arah.
red