MANDAILING NATAL | ULASBERITA.CLICK | Sorotan tajam kini mengarah kepada Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., terkait maraknya kantor desa yang tutup bahkan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati terkait persoalan yang dinilai warga sebagai bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik.
Fenomena ini dilaporkan terjadi di berbagai kecamatan, termasuk Bukit Malintang, Panyabungan Utara, Muara Batang Gadis, hingga Siabu. Warga mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi dasar karena kantor desa tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“Sudah dua kali saya datang untuk mengurus surat keterangan, tapi kantor desa selalu tutup. Tidak ada pemberitahuan apa pun,” keluh seorang warga Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Senin (23/6).
Kondisi ini dinilai masyarakat sebagai indikasi lemahnya pengawasan dan kepemimpinan di tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada warga. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menyampaikan kritik keras atas sikap pasif Bupati dalam menangani persoalan ini. Ia menegaskan bahwa diamnya pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap hak-hak dasar masyarakat.
“Fenomena ini bukanlah hal yang patut kita saksikan bersama-sama. Ini menyangkut hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sungguh miris ketika Bupati memilih diam tanpa ada kebijakan responsif,” ujar Sonjaya kepada wartawan.
Ia juga menyinggung janji program 100 hari kerja Bupati yang menurutnya tidak menunjukkan hasil konkret.
“Pertanyaannya: 100 hari kerja yang mana? Untuk siapa? Jika pelayanan dasar di desa saja tidak bisa dijalankan, maka wajar publik mempertanyakan kinerja Bupati. Rakyat tidak butuh simbol, mereka butuh pelayanan nyata,” tegasnya.
Sonjaya juga memperingatkan kemungkinan adanya persekongkolan antara perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut tanpa tindakan. Ia menuntut agar pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa serta kinerja perangkat desa diperketat.
“Kantor desa itu pondasi pelayanan publik. Kalau pondasinya rapuh, bagaimana mungkin bisa membangun Madina yang maju dan bergengsi seperti yang dijanjikan?” katanya.
HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati untuk segera turun ke lapangan dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh kepala desa yang tidak melaksanakan tugasnya. Jika tidak ada tindakan tegas, HMI menyatakan siap menggalang konsolidasi bersama elemen masyarakat lainnya sebagai bentuk protes terhadap pembiaran ini.
“Kami tidak ingin pemerintah hanya sibuk dengan seremonial dan pencitraan. Jika Bupati tetap bersikap masa bodoh terhadap penderitaan rakyat, kami anggap beliau gagal dan harus mundur dari jabatannya,” pungkasnya.
Sementara itu, hasil pantauan wartawan di beberapa kantor desa menunjukkan kondisi yang sepi, pintu terkunci, dan tidak ada aktivitas pelayanan. Hal ini semakin menambah keresahan warga, terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok dan sangat mengandalkan pelayanan langsung dari pemerintah desa.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., melalui pesan WhatsApp hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Bahkan, diketahui nomor WhatsApp wartawan telah diblokir oleh yang bersangkutan.
Penulis: Magrifatulloh