Karawang – Gelombang kritik tajam menerpa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga diperkirakan mencapai 500 persen diumumkan. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh, S.E., Pemkab dinilai telah mengabaikan rasa keadilan dan memperparah beban masyarakat yang tengah berjuang di tengah situasi ekonomi sulit.
Ketua Garda Bangsa Reformasi (GBR), Idhay Sunirat, menyebut kebijakan tersebut tidak manusiawi. Menurutnya, pemerintah seolah menutup mata terhadap derita rakyat yang sedang dihantam inflasi, turunnya daya beli, dan keterbatasan lapangan kerja.
“Ini bukan sekedar kebijakan salah arah, tapi kebijakan yang menyiksa rakyat Karawang. Bayangkan, PBB dinaikkan sampai 500 persen. Bukannya berpihak pada rakyat, malah menghantam mereka yang sudah terhimpit,” tegas Idhay, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai Karawang kini justru menjadi contoh ekstrem di tengah polemik kenaikan PBB di daerah lain. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, lonjakan PBB yang hanya di bawah 300 persen saja sudah memicu keresahan. Namun Karawang dengan segala potensi pertanian dan industrinya justru mengeluarkan kebijakan yang lebih “brutal”.
“Kalau Pati saja sampai disebut tragedi karena kenaikan PBB di bawah 300 persen, maka apa yang terjadi di Karawang ini jelas jauh lebih tragis, lebih menyiksa, dan sama sekali tidak masuk akal,” ujar Idhay.
Kebijakan ini, lanjutnya, menyasar langsung urat nadi ekonomi rakyat kecil: petani, pedagang, buruh, hingga pensiunan dengan penghasilan terbatas. Mereka kini dihadapkan pada ancaman pajak yang melonjak berkali lipat tanpa diiringi kebijakan perlindungan sosial yang memadai.
Idhay menegaskan bahwa Karawang sebagai lumbung padi nasional dan pusat industri terbesar di Indonesia semestinya mampu menggali sumber pendapatan dari sektor produktif lain, bukan dengan menekan masyarakat kecil.
“Pemerintah ini seperti tidak peduli. Rakyat yang seharusnya dilindungi justru diperlakukan bak sapi perah. Padahal, tanggung jawab pemerintah itu menyejahterakan, bukan menindas,” kata Idhay dengan nada kecewa.
Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ini terus dipaksakan, Karawang berpotensi tercatat sebagai daerah dengan kebijakan perpajakan paling kejam di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
“Ini bukan lagi soal keuangan daerah, ini soal kemanusiaan. Jangan jadikan rakyat Karawang tumbal demi ambisi angka-angka PAD,” tutupnya.
Penulis: Alim