JAKARTA | ULASBERITA.CLICK | Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia), Dr. NR. Icang Rahardian, SH., MH., S.Akun., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap skandal megakorupsi tata kelola minyak mentah di tubuh PT Pertamina.
Skandal ini dinilai sebagai bentuk paling keji dari pengkhianatan terhadap negara dan rakyat, setelah Kejagung menetapkan sembilan tersangka baru, termasuk mantan Dirut Pertamina, Alfian Nasution, serta pengusaha kontroversial, Mohammad Riza Chalid, yang selama ini dikenal sebagai “The Gasoline Godfather”.
“Saya mendukung penuh langkah Kejagung. Ini bukan sekadar kasus korupsi, ini pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Jangan beri ampun pada pengisap darah rakyat!” tegas Dr. Icang kepada media, Minggu (13/7/2025).
Sebagai pengacara senior dan pakar kurator hukum bisnis, Icang menilai pola kejahatan dalam kasus ini sudah sangat sistematis dan terorganisir, menunjukkan kejahatan korporasi yang berlangsung dalam waktu panjang dan melibatkan jejaring elite.
“Modusnya begitu rapi dan terencana. Tapi sekompleks apa pun skema mereka, hukum tetap bisa menembusnya, asal aparat tak kompromi dan berdiri bersama rakyat, bukan oligarki,” serunya.
Menurut Kejagung, kerugian negara akibat praktik kotor dalam pengelolaan minyak mentah dan BBM ini mencapai Rp193,7 triliun, mencakup ekspor-impor minyak mentah dan BBM melalui perantara (broker), serta kompensasi dan subsidi energi tahun 2023.
Saat ini, delapan dari sembilan tersangka telah ditahan sejak Kamis (10/7). Sementara itu, Riza Chalid masih buron dan diduga berada di luar negeri. Dr. Icang mendesak agar Kejagung segera memburunya dan membuka seluruh jejaring mafia migas yang selama ini terkesan kebal hukum.
“Tak boleh ada tempat aman bagi koruptor. Jika perlu, libatkan Interpol! Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini menyangkut kedaulatan energi dan martabat bangsa,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. Icang juga menyerukan agar pers tetap independen dan kritis dalam mengawal kasus ini, serta tidak tunduk pada tekanan politik atau framing elite kekuasaan.
“Ketika rakyat dijarah oleh segelintir elite, maka suara wartawan harus lebih nyaring dari propaganda penguasa busuk. Pers adalah benteng terakhir akal sehat publik,” pungkasnya.
Penulis: Alim