Karawang – Klarifikasi yang disampaikan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Dede Pram, terkait proyek penataan median jalan Interchange Karawang Barat, justru berbalik menjadi bumerang. Tokoh masyarakat sekaligus pengacara senior, Asep Agustian, menilai proyek tersebut penuh kejanggalan dan berpotensi sarat penyimpangan.
Asep secara gamblang bahkan menuding adanya praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam pelaksanaan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu.
“Patut dicurigai, si pelaksana proyek itu perusahaannya hanya pinjaman. Ada yang aneh dalam prosesnya,” tegas Asep, saat ditemui di kantornya di Ruko Galuh Mas Karawang, Kamis (11/9) siang.
Soroti Perencanaan dan Transparansi
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Askun ini mempertanyakan dasar perencanaan hingga transparansi anggaran. Ia menyoroti pembelian material seperti sekam yang digunakan untuk median jalan.
“Ini bukan sekadar proyek taman. Ini menyangkut uang rakyat. Kalau seperti ini, jelas ada indikasi penyalahgunaan anggaran,” kata Asep lantang.
Desak APH Lakukan Investigasi
Asep mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut proyek DLHK tersebut. Menurutnya, indikasi pemborosan anggaran tak bisa dibiarkan tanpa penyelidikan serius.
“Buat saya, ini pemborosan yang wajib disikapi serius. APH harus turun tangan. Jangan sampai DLHK merasa kebal hukum!” tegasnya.
Sindiran Tajam untuk DLHK
Tak berhenti di situ, Asep juga melayangkan sindiran pedas. Ia menyinggung soal prinsip efisiensi yang seolah tidak berlaku di tubuh DLHK, dengan membandingkan langkah Kesbangpol Karawang yang justru memangkas dana hibah untuk LSM dan Ormas.
“Kesbangpol saja bisa memangkas anggaran hibah organisasi. Tapi DLHK malah terkesan ‘menghambur-hamburkan’ uang untuk proyek yang tak begitu penting? Ini bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik,” ujarnya.
“Biarkan APH yang Membuktikan”
Menanggapi bantahan DLHK, Asep menantang agar persoalan ini dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar klarifikasi di media.
“Benar atau salah, biar APH yang membuktikan. Jangan cuma klarifikasi di media, tapi tak berani buka data ke publik!” pungkasnya.
Penulis: Alim