Karawang – Hampir sepekan pasca Lebaran, wajah pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang justru tercoreng oleh pemandangan memprihatinkan: tumpukan sampah menggunung di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), meluber hingga ke bahu jalan, bahkan menyumbat saluran air.
Di Kecamatan Karawang Barat, wilayah yang menjadi jantung pemerintahan daerah, kondisi ini bukan sekedar mengganggu kenyamanan. Bau menyengat, ancaman penyakit, hingga rasa malu sebagai warga kota kini menjadi “paket lengkap” yang harus ditanggung masyarakat setiap hari.
Ironisnya, lokasi TPS yang dipenuhi sampah ini tak jauh dari kantor-kantor penting, mulai dari Kantor Bupati, DPRD Karawang, hingga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Umum Ormas Maskar, Supardi Nugraha, melontarkan kritik keras. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin persoalan ini seolah luput dari perhatian para pejabat.
“Bayangin saja, ini pusat pemerintahan. Masa iya para pejabat tidak melihat? Sampah menumpuk sampai ke jalan seperti dibiarkan berlama-lama. Saya curiga koordinasi antar pimpinan tidak berjalan. Sampah ini harusnya jadi musuh bersama, bukan dibiarkan,” tegas Supardi, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah menjalankan kewajibannya dengan membuang sampah ke TPS. Namun, persoalan utama justru ada pada lambannya pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun.
“Ini bukan hal baru. Tapi kenapa tidak pernah ada perubahan signifikan? Angkutan sampah sangat lambat. Wajar kalau warga merasa marwahnya dicoreng,” sindirnya tajam.
Kondisi ini, lanjut Supardi, menjadi cermin lemahnya kepedulian pemerintah daerah terhadap kebersihan lingkungan. Padahal, anggaran untuk pengelolaan sampah terus meningkat setiap tahunnya melalui APBD.
Lebih mengherankan lagi, Karawang Barat sejatinya sudah memiliki fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPST. Salah satunya bahkan telah dibangun di Kelurahan Mekarjati. Namun, keberadaan fasilitas tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan di lapangan.
“Kalau fasilitas sudah ada, anggaran juga besar, lalu kenapa sampah masih menumpuk? Apa yang sebenarnya dikerjakan? Di mana letak hambatannya?” tanya Supardi.
Ia juga menyoroti kemungkinan lemahnya pengawasan dan minimnya motivasi dari pimpinan terhadap petugas di lapangan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya habis di atas kertas. Faktanya, sampah masih jadi pemandangan yang merusak wajah kota,” tambahnya.
Sejumlah titik yang menjadi sorotan di antaranya TPS di Jalan Baru Kelurahan Palumbonsari, depo belakang stasiun di Kelurahan Nagasari, hingga beberapa TPS lain yang kondisinya tak kalah parah. Bahkan, tumpukan sampah juga ditemukan menyumbat Saluran Pembuang Komejing di Kelurahan Karangpawitan, berpotensi memicu banjir.
Kini, publik menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Karawang. Sebab jika pusat pemerintahan saja tak mampu bersih dari sampah, pertanyaan besar pun muncul: bagaimana dengan wilayah lainnya?
Penulis: Alim