Karawang – Langkah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali memantik bara kontroversi. Kali ini, bukan soal gaya kepemimpinannya yang nyentrik, tapi rencana larangan operasi truk over dimension over loading (ODOL) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
Meski kebijakan itu diklaim demi menjaga infrastruktur jalan dan menekan angka kecelakaan, namun reaksi publik justru meledak. Ribuan warganet menyerbu kolom komentar akun TikTok @opiniplus.com, menilai kebijakan KDM sebagai langkah yang “tidak berpihak pada rakyat kecil”.
“Dasar gak punya pikir panjang. Pikirin dulu perut rakyat, bukan cuma aspal!” tulis akun @orangyg***.
“Tutup weh sakalian, biar semua bangkrut bareng!” sindir akun @bhaco***.
“Warga Jabar banyak yang hidup dari nyetir truk, Pak Dedi. Tolong pikirkan solusi sebelum larang ini diberlakukan,” tulis akun @pend***.
“Bahan pokok pasti naik. Siap-siap aja rakyat kecil makin menderita,” keluh @sentod***.
Kebijakan itu dinilai terlalu tergesa, tanpa memperhitungkan nasib ribuan sopir, buruh tambang, dan pekerja angkutan barang yang menggantungkan hidup dari roda truk ODOL.
“Kebijakan Aneh dan Tanpa Kajian”
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian, SH., MH., menilai kebijakan larangan truk ODOL ini lebih mematikan ekonomi rakyat kecil ketimbang menyelamatkan jalan provinsi.
“Saya pikir ini kebijakan yang aneh. Jalan dibangun pakai pajak rakyat, dan pengguna truk juga bayar pajak. Jadi ngapain takut jalan rusak?”
“Dedi Mulyadi ini makin ke sini makin ke sana. Banyak kebijakannya yang spontan dan tidak dikaji,” sindir Asep, atau yang akrab disapa Askun, saat dihubungi ulasberita.click, Sabtu (1/11/2025).
Askun menilai, kebijakan larangan ODOL ini lahir dari pikiran pribadi KDM, tanpa kajian menyeluruh dan tanpa melibatkan legislatif maupun dinas teknis di Pemprov Jabar.
“Gaya kepemimpinan KDM itu otoriter. Semua kebijakan maunya ‘sekarep dewek’. Padahal, seharusnya setiap keputusan publik dikaji dulu dari aspek sosial, hukum, dan ekonomi,” tegasnya.
Bukan Dilarang, Tapi Dibatasi
Menurut Askun, jika memang tujuan KDM adalah menjaga keselamatan dan infrastruktur, maka solusi bukan larangan total, melainkan pembatasan jam operasional.
“Misalnya truk ODOL boleh beroperasi dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi, atau dilarang di hari libur. Itu lebih realistis,” ujarnya.
“Sopir juga gak mau bawa muatan berlebih kalau bukan karena disuruh perusahaan. Jadi bukan sopirnya yang salah,” lanjutnya.
Ia menegaskan, kebijakan ODOL seharusnya memperketat pengawasan Dinas Perhubungan, bukan memukul rata larangan total yang bisa membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian.
Prediksi: Aksi Demo Sopir Truk ke Gedung Sate
Askun pun memperingatkan bahwa gelombang protes besar berpotensi terjadi jika kebijakan ini tetap dipaksakan.
“Saya yakin, kalau ini diteruskan, sopir-sopir truk bakal demo ke Gedung Sate lagi. Pemerintah jangan bermain-main dengan perut rakyat kecil,” tegasnya.
Drama Kebijakan KDM Belum Usai
Larangan truk ODOL ini menambah daftar panjang kebijakan kontroversial KDM, setelah sebelumnya publik juga dikejutkan oleh larangan study tour sekolah yang dinilai memukul sektor pariwisata.
Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Gubernur nyentrik ini, apakah akan mengoreksi kebijakan, atau justru kembali berhadapan dengan amukan rakyat kecil yang kian resah di bawah roda keputusan pemerintahannya.
Penulis; Alim