Serang — Pernyataan keras disampaikan Wandi Dewan, tokoh petani Tangsi asal Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Ia menyoroti maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian kecil, sementara pelaku korupsi yang merugikan negara justru kerap luput dari hukuman berat.
“Berlebihan! Pencuri motor dibunuh, tetapi pencuri uang negara tidak,” kata Wandi dengan nada geram saat menyampaikan pandangannya mengenai ketimpangan keadilan yang dirasakan masyarakat kecil, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, tindakan brutal terhadap pencuri kecil sering kali tidak mempertimbangkan akar persoalan yang sebenarnya. Ia menilai banyak orang nekat mencuri karena tekanan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan.
“Orang mencuri kadang karena kebutuhan. Sementara yang di atas, mencuri justru seperti hobi,” ujarnya.
Ia menilai negara seharusnya hadir untuk membina warganya yang terjerumus dalam tindak kriminal kecil, bukan membiarkan praktik main hakim sendiri yang berujung pada kematian.
“Yang seperti itu seharusnya dibina, bukan dimusnahkan. Pencurian, korupsi, dan pembunuhan harus disadarkan, bukan dibunuh,” tegasnya.
Wandi menilai persoalan kriminalitas di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang terjangkau, serta akses kesehatan yang layak.
“Coba kalau lapangan pekerjaan banyak, pendidikan murah, kesehatan terjangkau, dan ekonomi baik, mungkin tidak akan ada pencurian,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa hukuman mati kerap diwacanakan bagi pelaku kejahatan kecil, sementara koruptor yang merugikan rakyat dalam jumlah besar jarang mendapatkan hukuman setimpal.
“Kenapa yang korupsi tidak sekalian dihukum mati? Itu jelas merugikan rakyat banyak,” ucapnya.
Dalam pandangannya, meningkatnya kriminalitas kecil juga dipicu oleh situasi ekonomi yang semakin sulit, terlebih menjelang momentum Lebaran, ketika kebutuhan masyarakat meningkat sementara pendapatan tidak menentu.
“Sekarang banyak orang gelap mata dan mencari jalan pintas karena mencari mata pencaharian semakin sulit,” katanya.
Wandi juga mengkritik kebijakan bantuan sosial yang menurutnya tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Ia menilai program seperti bantuan langsung tunai hanya bersifat sementara dan tidak mendorong kemandirian masyarakat.
“Seharusnya pemerintah memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan modal usaha. Jangan hanya BLT. Jika orang yang masih produktif terus disuapi, pola pikirnya bisa menjadi malas bekerja,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut sejumlah program pemerintah tidak tepat sasaran karena tidak menyelesaikan masalah mendasar ekonomi keluarga.
“Anak diberi makan sekali sehari, tetapi orang tuanya tetap kesulitan mencari pekerjaan. Di mana tepat sasarannya?” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pemangkasan anggaran desa dan kebijakan yang dinilai justru mematikan inisiatif ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Anggaran desa dipangkas, koperasi yang sudah ada malah dimatikan. Akhirnya masyarakat tidak punya harapan untuk jalan yang lebih baik atau ekonomi yang membaik,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Wandi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi tindakan main hakim sendiri.
“Main hakim sendiri itu tidak boleh di Republik Indonesia. Kalau ada pencuri, serahkan kepada aparat. Negara harus hadir untuk membina, bukan membinasakan,” pungkasnya.
Pernyataan Wandi pun memantik diskusi di tengah masyarakat mengenai ketimpangan penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, serta peran negara dalam melindungi sekaligus membina rakyatnya yang terhimpit keadaan.
Penulis: Ma’mun Sanjaya