Mobil Operasional SPPG Diduga Pajak Mati Berkeliaran, Publik Geram: “Pelayanan atau Pelanggaran?”

0
Caption: Mobil Dinas Diduga Pajak Mati Berkeliaran, Publik Geram: “Pelayanan atau Pelanggaran?”

Karawang – Kepercayaan publik kembali dipertaruhkan. Sebuah mobil operasional bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan setelah diduga tetap melaju di jalan umum meski status pajaknya tidak aktif.

Kendaraan dengan nomor polisi B 1805 TRD itu terekam kamera warga saat melintas di wilayah Karangpawitan hingga berputar arah ke kawasan Kepuh, Senin (13/4/2026) siang. Dalam hitungan jam, foto tersebut menyebar luas dan memicu gelombang reaksi keras dari masyarakat.

Ironi semakin terasa karena dugaan pelanggaran ini justru terungkap di lokasi yang relatif sepi, yakni di sekitar jembatan dekat Kepuh. Dari titik itu, perhatian publik mulai tersedot.

“Awalnya ketemu di jembatan dekat Kepuh. Terus mobilnya muter arah, balik lagi ke arah lampu merah RMK,” ujar seorang saksi mata yang pertama kali mengabadikan momen tersebut.

Namun yang memantik kemarahan publik bukan sekedar pergerakan kendaraan itu. Sorotan utama tertuju pada statusnya yang diduga menunggak pajak. Di tengah gencarnya kampanye kepatuhan pajak kepada masyarakat, kejadian ini dinilai sebagai ironi yang mencolok, bahkan menyakitkan rasa keadilan.

Bagaimana mungkin kendaraan berlabel pelayanan publik justru diduga melanggar aturan mendasar yang wajib ditaati semua pengguna jalan?

Seharusnya, mobil operasional SPPG menjadi representasi ketertiban dan kepatuhan institusi. Namun jika dugaan ini benar, yang terlihat justru sebaliknya: potret lemahnya pengawasan internal hingga indikasi pembiaran terhadap pelanggaran administratif.

Gelombang kritik pun tak terbendung. Warga mulai mempertanyakan: apakah ini sekedar kelalaian, bentuk ketidakpedulian, atau ada praktik yang selama ini luput dari pengawasan?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai status pajak kendaraan tersebut maupun alasan operasionalnya di tengah dugaan pelanggaran.

Kasus ini kembali membuka persoalan lama soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. Di saat masyarakat dituntut patuh, publik kini menanti jawaban tegas: apakah hukum benar-benar berlaku adil, atau masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas?

Penulis: Alim

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini