Banjarmasin – Penangkapan tangan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali membuka luka lama tentang bobroknya moralitas birokrasi keuangan negara. Operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi belum genap satu bulan sejak kasus serupa mencuat, menjadi bukti bahwa praktik korupsi di tubuh institusi strategis negara masih mengakar kuat.
Penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI), Bejo Suhendro, menyampaikan pernyataan keras menanggapi kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekedar sistem, melainkan mentalitas pejabat yang telah kehilangan moralitas dan integritas.
“Saya sudah sering mengatakan, berulang kali dan tidak henti-hentinya, bahwa moralitas dan integritas jangan sampai tergadaikan. Tapi faktanya, belum juga satu bulan, sudah ada lagi yang tertangkap,” tegas Bejo, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, fenomena ini menguatkan keyakinan bahwa ke depan, praktik korupsi masih akan banyak terjadi, terutama di kalangan pejabat level menengah hingga atas. Ia menilai, pejabat di level bawah cenderung sudah lebih takut, sementara mereka yang berada di posisi strategis justru seolah kebal hukum.
“Yang jadi pertanyaan besar, kenapa yang mengangkat ke atas ini tidak ada rasa takut? Ini akibat birokrasi yang tidak mengedepankan hati nurani dan kebaikan untuk rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Bejo juga menyoroti sektor pajak yang sejak lama menjadi dilema nasional. Ketika pengelolaannya tidak dilakukan secara bersih dan berintegritas, pajak justru berubah menjadi ladang perampokan uang rakyat oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Masalah pajak dari dulu selalu dilematis. Kalau tidak diurus dengan baik, ujung-ujungnya dirampok, dikorupsi, dan dicuri,” ujarnya.
Ia menambahkan, maraknya OTT terhadap oknum di lingkungan Ditjen Pajak dan birokrasi keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi alarm keras bagi negara. Namun demikian, Bejo mengingatkan agar penegakan hukum benar-benar dilakukan secara serius dan transparan.
“Mudah-mudahan ini bukan operasi tipu-tipu. Ini harus operasi nyata, tidak mengorbankan siapa pun. KPK harus terus mengejar dan menangkap orang-orang yang mencuri dan merampok keuangan negara,” tandasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kemarahan publik yang kian menumpuk terhadap praktik korupsi yang seolah tak pernah berhenti, meski berbagai operasi penindakan telah dilakukan. Kasus ini kembali menantang komitmen negara: apakah perang melawan korupsi sungguh-sungguh, atau hanya sekedar tontonan sesaat.
Red