Karawang – Isu pemanfaatan lahan yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang kembali menuai sorotan tajam. Dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH), Rabu (27/8/2025), Mr. KiM melontarkan kritik keras terkait dampak sosial dari penggunaan lahan tersebut.
“Kalau misalkan tanah tersebut dipergunakan oleh negara, ya, terus terlantar anak-anak. Benar enggak? Anak-anak sekolah yang harusnya mendapatkan gigi gratis setiap hari,” tegas Mr. KiM di hadapan sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi terkait.
Ia menyoroti dugaan lemahnya analisa sosial yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam programnya bersama mitra. “Nah, analisa BGN ini terhadap mitranya itu seperti apa? Betul enggak? Nanti akan terlantar dong anak-anak,” ujarnya lantang.
Tak berhenti di situ, Mr. KiM juga mengkritisi penetapan zona lahan yang kini masuk dalam area Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Karawang dan berdekatan dengan kawasan kampung budaya.
“Meskipun sedikit di luar, tapi menempel. Tetap orang berpandangan stigmanya itu tanah kampung budaya. Sudah saja ganti namanya menjadi kampung BGN atau kampung wisata kuliner BGN,” sindirnya.
Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan, terutama karena ditujukan langsung kepada Dinas PUPR Karawang yang dinilai memiliki peran dominan dalam pengelolaan lahan. “Di Dinas PUPR. Karena PU-nya tetap saja. Sebelah mana?” tutupnya dengan nada menantang.
Isu ini diperkirakan akan memicu perdebatan publik, mengingat menyangkut kepentingan sosial dan budaya masyarakat Karawang.
Penulis: Alim