KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Suasana memanas mewarnai aksi penertiban dan pembongkaran bangunan liar di kawasan Taman Bencong, Kamis (3/7) siang. Jajaran Satpol PP Kabupaten Karawang yang bertindak sebagai eksekutor terlibat adu argumen dengan perwakilan pedagang yang menolak digusur.
Ketegangan pecah saat salah satu ketua pedagang mempertanyakan dasar hukum dan waktu pelaksanaan pembongkaran yang dinilai mendadak dan minim sosialisasi. Namun petugas tetap bergeming. Dengan pengawalan ketat aparat gabungan, pembongkaran tetap dilanjutkan.
“Tanah ini milik PT KAI dan tidak boleh digunakan secara permanen,” tegas salah satu petugas di lokasi. Argumen hukum itu menjadi dasar pelaksanaan pembongkaran, meskipun sebagian pedagang merasa diperlakukan tidak adil.
Tak hanya Satpol PP, Bupati Karawang Aep Syaepuloh turut hadir bersama jajaran kepala dinas, memantau langsung jalannya eksekusi. Pemerintah daerah berupaya menunjukkan bahwa pembongkaran dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur.
Namun, kehadiran pejabat tidak serta-merta meredam gejolak di lapangan. Bagi para pedagang, pembongkaran ini berarti hilangnya sumber penghidupan yang selama ini menopang ekonomi keluarga. Banyak dari mereka berharap ada solusi nyata, bukan sekadar janji.
Pemkab Karawang berdalih bahwa penertiban ini demi mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukan tata ruang. Meski begitu, sejumlah pihak menilai pendekatan yang digunakan masih bersifat represif dan minim dialog.
Kendati sempat diwarnai ketegangan, proses pembongkaran berjalan tanpa insiden besar. Pemerintah daerah mengklaim akan terus membuka ruang komunikasi dengan para pedagang terdampak. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait relokasi atau kompensasi bagi mereka.
Langkah tegas pemerintah ini menandai bahwa konflik antara ketertiban tata ruang dan hak ekonomi masyarakat kecil masih menjadi persoalan klasik di Karawang dan kerap berujung pada benturan di lapangan.
Penulis: Alim