Karawang — Gelombang protes mulai menggema dari para pemborong proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Mereka mengaku “menjerit” setelah menemukan adanya ketidaksesuaian antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan pemerintah dengan realitas harga material di lapangan.
Kondisi ini mencuat setelah para pelaku jasa konstruksi membandingkan HPS yang disusun oleh Bidang Jalan PUPR Karawang dengan harga pasar terkini yang disebut telah mengalami perubahan signifikan.
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, angkat bicara keras. Ia menilai pihak terkait, khususnya Kabid Jalan PUPR Karawang, tidak menunjukkan profesionalitas dalam menyusun HPS yang akurat dan mutakhir.
“Saya minta Kabid Jalan turun langsung ke lapangan, cek harga pasar material konstruksi jalan. Jangan cuma bilang aman terkendali tanpa data,” tegasnya, Senin (13/4/2026).
Asep Kuncir, yang akrab disapa Askun, menilai ketidakakuratan HPS berpotensi besar merugikan para pemborong. Alih-alih mendapatkan keuntungan, mereka justru terancam merugi akibat selisih harga yang tidak realistis.
Ia mencontohkan harga hotmix AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course) berkualitas tinggi di pasaran saat ini berkisar Rp1,8 juta hingga Rp1,9 juta per ton. Namun, HPS yang ditetapkan disebut berada di atas harga tersebut, memunculkan tanda tanya besar soal dasar perhitungannya.
“Ini bukti tidak update-nya data. Akhirnya pemborong menjerit, mau untung malah buntung,” katanya.
Lebih jauh, Askun memperingatkan dampak serius dari persoalan ini. Ia menilai proyek jalan ke depan berpotensi mengalami penurunan kualitas, karena kontraktor akan mencari cara untuk menyesuaikan biaya agar tetap bertahan.
“Kalau dipaksakan, kualitas pasti dikorbankan. Ujungnya masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga memprediksi potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan jika praktik ini terus berlangsung.
Sebagai solusi, Askun menyarankan agar pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun HPS. Jika memang alasan efisiensi anggaran, menurutnya, seharusnya dilakukan dengan mengurangi volume pekerjaan, bukan memaksakan harga yang tidak sesuai pasar.
“Kalau anggaran terbatas, kurangi volume. Jangan memaksakan HPS yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk turun tangan dan mengevaluasi kinerja Bidang Jalan PUPR. Menurutnya, latar belakang bupati sebagai pengusaha konstruksi menjadi modal penting untuk memahami persoalan ini secara komprehensif.
“Ini demi kualitas jalan yang jadi hak masyarakat. Saya yakin pak bupati paham dan harus segera bertindak,” pungkasnya.
Isu ini kini menjadi sorotan, apakah pemerintah akan bergerak cepat, atau membiarkan ‘jeritan’ pemborong berujung pada rusaknya kualitas infrastruktur publik?