KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Sebuah proyek peningkatan jalan Ciwaringin–Pasirmulya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang disebut sebagai “peningkatan jalan” dalam papan informasi itu justru menampilkan aktivitas penurapan, yang menuai kebingungan hingga kecurigaan warga.
Proyek dengan nilai kontrak Rp189.153.000,00 tersebut tercantum dalam papan informasi sebagai pekerjaan Peningkatan Jalan Ciwaringin–Pasirmulya sepanjang 132 meter dan lebar 3,2 meter, dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender. Pekerjaan ini dikontrak oleh CV. Gania melalui sumber dana PAD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan No. Kontrak: 027.2/474/10.2.01.0033.9.10/KPA-JLN/PUPR/2025.
Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah fakta di lapangan yang menunjukkan pekerjaan penurapan saluran bukan pekerjaan peningkatan jalan seperti tercantum di papan proyek. Kejanggalan ini sontak mengundang komentar tajam dari warga yang melintas.
“Peningkatan jalan kok malah jadi turap? Kalau itu dua pekerjaan berbeda, masa anggarannya cuma 189 juta? Kayaknya nggak masuk di akal,” ungkap salah seorang warga yang tampak bingung membaca papan proyek di lokasi, Jumat (11/7).
Komentar senada juga datang dari warga lain: “Iya ya, mana cukup dua pekerjaan itu dikerjakan dengan dana segitu. Gimana ngitungnya? Ini jelas aneh,” tukasnya.
Situasi ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Dugaan adanya lobi-lobi tak sehat antara pihak Dinas PUPR Karawang dan rekanan proyek pun mencuat. Tak sedikit yang menduga bahwa proyek ini berpotensi menjadi ajang “main mata” untuk mencari keuntungan pribadi, bahkan disebut-sebut sebagai indikasi korupsi berjamaah.
Publik kini menuntut transparansi dari pihak-pihak terkait, termasuk pengawas lapangan, Dinas PUPR Kabupaten Karawang, dan pihak kontraktor CV. Gania. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari pihak tersebut memberikan konfirmasi atau hak jawab atas polemik yang terjadi.
Dengan minimnya informasi resmi dan kejelasan teknis, masyarakat mendesak aparat penegak hukum, inspektorat daerah, dan lembaga independen untuk segera turun tangan menyelidiki proyek ini. Jangan sampai dana publik kembali digerogoti oleh permainan di balik meja yang mengorbankan kualitas pembangunan dan kepercayaan rakyat.
Penulis: Alim