Karawang – Suasana Masjid Agung Syekh Quro Karawang yang seharusnya menjadi pusat ketenangan dan kebersamaan umat, kini berubah panas. Konflik perebutan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) kembali mencuat ke publik, memantik sorotan tajam masyarakat dan tokoh agama.
Pemicunya, dua agenda besar yang dijadwalkan di waktu dan tempat yang sama, yakni Pelantikan Pengurus DKM baru dan Istighotsah Kubro PCNU, keduanya akan digelar Kamis, 13 November 2025, pukul 18.00 WIB, di Masjid Agung Syekh Quro Karawang.
Benturan jadwal ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan indikasi kuat adanya adu kekuatan dan perebutan legitimasi kepemimpinan, yang mempertontonkan dualisme DKM di depan umat.
Askun Murka: “Jangan Pertontonkan Kebodohan!”
Dewan Penasehat DKM Masjid Agung, Asep Agustian (Askun), tampil lantang di tengah kisruh yang mencoreng wajah Masjid Agung Karawang. Dengan nada keras dan penuh kemarahan, ia menuding pihak lawan telah mempertontonkan kebodohan.
“Terlalu sangat berhasrat ingin jadi Ketua DKM! Kami tidak melarang siapa pun, tapi SK yang lama harus diselesaikan dulu. Kalau bilang Ketua kami tidak sah, silakan cabut atau gugat SK yang kami pegang,” ujarnya tegas, Rabu (12/11/2025).
Kemarahan Askun tak hanya tertuju pada lawan internal, tapi juga menyeret Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) Karawang yang ia nilai gagal menjaga netralitas dan persatuan umat.
“Kemenag seharusnya hadir jadi penengah, bukan diam seolah tak tahu. Kalau terus membiarkan, jamaah Masjid Agung lah yang akan jadi korban,” ucapnya tajam.
Askun bahkan menduga adanya keberpihakan Kemenag kepada pihak yang mengaku sah karena memiliki SK dari Bupati.
“Kalau Kemenag ikut bermain atau condong ke satu kubu, habislah persatuan jamaah. Masjid bukan tempat rebutan kekuasaan,” tambahnya dengan nada tinggi.
Ia mendesak agar Pemda dan Kemenag segera turun tangan melakukan rekonsiliasi.
“Tujuan DKM itu memakmurkan masjid, bukan memecah umat. Kalau situasi ini terus dibiarkan, perpecahan tak terhindarkan,” tegas Askun.
Kubu H. Zeni Zaelani: “Kami Sah Berdasarkan SK Bupati!”
Di sisi lain, kubu H. Zeni Zaelani menolak semua tudingan. Melalui Juru Bicaranya, Nachrowi, mereka menegaskan bahwa kepengurusan mereka resmi dan sah secara hukum, karena diangkat berdasarkan SK Bupati Karawang.
“Ketua DKM yang sah adalah yang memiliki dasar hukum dari SK Bupati. Jadi semua kegiatan di Masjid Agung harus berada di bawah DKM yang sah, yaitu DKM H. Zeni Zaelani,” tegas Nachrowi.
Nachrowi menegaskan, acara pelantikan telah dijadwalkan jauh hari dan bahkan melibatkan Pemerintah Daerah dalam agenda penyerahan apresiasi kejuaraan MTQ.
Sebagai solusi, pihaknya meminta acara Istighotsah Kubro PCNU digeser ke pukul 22.00 WIB, setelah pelantikan selesai. Namun, belum ada tanda-tanda kesepakatan dari pihak PCNU.
Jamaah Resah, Publik Soroti Peran Kemenag
Konflik ini menuai reaksi luas dari masyarakat Karawang. Banyak jamaah menyayangkan kondisi Masjid Agung, rumah ibadah yang seharusnya menjadi simbol persatuan, justru menjadi arena pertarungan kekuasaan dan gengsi.
“Sedih lihat Masjid Agung sampai begini. Seharusnya jadi tempat damai, bukan rebutan jabatan,” ujar seorang jamaah yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PCNU Karawang belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan keras Asep Agustian maupun klaim legalitas dari kubu H. Zeni Zaelani.
Masjid Agung di Tengah Badai Ego dan Kepentingan
Masjid Agung Syekh Quro bukan sekedar bangunan megah di jantung Karawang, tapi juga simbol spiritual dan sejarah perjuangan umat. Kini, simbol itu diguncang oleh dualisme dan kepentingan yang mengoyak keharmonisan jamaah.
Publik pun menunggu langkah konkret dari Kemenag dan Pemda Karawang, apakah berani bersikap tegas menengahi, atau terus membiarkan api konflik menjalar di tengah rumah Allah?
“Kalau dibiarkan, yang kalah bukan salah satu kubu. Yang kalah itu umat,” pungkas Askun penuh penyesalan.
Penulis: Alim