KARAWANG — Birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali diguncang. Melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep.4410-BKPSDM/2025, lebih dari 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dimutasi, dirotasi, hingga dipromosikan dalam perombakan struktural berskala besar.
Mutasi masif ini menyentuh berbagai jabatan strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, hingga kepala UPTD di sejumlah OPD dan kecamatan. Pemerintah daerah menyebut langkah tersebut sebagai upaya penyegaran organisasi dan penyesuaian struktur kelembagaan agar birokrasi lebih efektif dan adaptif.
Namun, skala mutasi yang luas dan lintas sektor justru menyedot perhatian publik. Pasalnya, sejumlah ASN diketahui berpindah dari satu bidang ke bidang lain yang dinilai cukup jauh, bahkan dari urusan ketenteraman ke pemberdayaan masyarakat. Pergeseran ini memunculkan spekulasi: sekedar penyegaran, atau ada agenda lain di baliknya?
Sorotan publik semakin tajam seiring perubahan besar di sektor perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dengan Muhamad Ridwan Salam sebagai pimpinan. Transformasi ini dibaca sebagai sinyal kuat bahwa arah pembangunan Karawang mulai diarahkan pada basis riset dan inovasi.
Restrukturisasi juga menyentuh sektor-sektor vital lainnya. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipecah, dengan fungsi pendidikan berdiri sendiri menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara sektor pariwisata dan olahraga digabung dalam satu komando. Di sektor pertanian dan perikanan, perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan berdampak langsung pada hampir seluruh Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan, dari Telukjambe hingga Tempuran.
Berdasarkan daftar mutasi yang beredar, sejumlah nama pejabat ikut bergeser. Acep Supriadi kini menjabat Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satpol PP Karawang. Nur Ridwan Solihin Samidjo dipercaya mengisi jabatan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan. Sementara di sektor keuangan daerah, Hasan Mubarok dan Nanan Fatmah menempati posisi strategis di BPKAD dan Bapenda Karawang.
Rotasi juga terjadi di tingkat kewilayahan. Bunawan ditunjuk sebagai Camat Karawang Timur, Udin memimpin Kecamatan Klari, dan Sri Riedjeki menjabat Camat Telagasari. Sejumlah lurah serta kepala puskesmas pun ikut mengalami pergeseran antar wilayah.
Meski Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa mutasi dan promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta hasil evaluasi kinerja ASN, hingga kini Pemkab Karawang belum membeberkan secara rinci indikator kinerja maupun alasan spesifik di balik perpindahan sejumlah pejabat yang dinilai cukup drastis.
Pengamat kebijakan publik mengingatkan, rotasi dalam skala besar tanpa transparansi berisiko menimbulkan kegaduhan internal dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Publik pun kini menunggu pembuktian: apakah perombakan besar ini akan membawa percepatan pelayanan dan pembangunan daerah, atau sekedar menjadi rutinitas birokrasi tanpa perubahan nyata.
Penulis: Alim