Karawang – Jagat media sosial Karawang hari ini digemparkan oleh kabar mencengangkan, rombongan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karawang bersama Dewan Pengupahan dikabarkan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali.
Namun, publik menilai kegiatan itu lebih mirip “piknik berbalut kunker” di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang diketatkan dengan alasan efisiensi anggaran.
Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati kebijakan publik MR. KiM, yang menilai keputusan tersebut sangat tidak sensitif terhadap situasi ekonomi daerah.
“Kadisnaker seolah tutup mata, telinga, dan mulut. Menganggap uang anggaran itu milik pribadi, padahal sumbernya dari keringat rakyat, para buruh, petani, dan warga Karawang lainnya,” tegas MR. KiM, Rabu (29/10/2025).
Padahal, sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sudah melarang keras studi banding atau kunker pejabat keluar daerah, apalagi hingga ke Bali, yang kerap jadi simbol “wisata pejabat” di tengah rakyat yang sedang berhemat.
Lebih parah lagi, kunker yang berlangsung selama tiga hari itu disebut tidak membawa manfaat nyata bagi publik.
“Kalau memang ingin menghasilkan kebijakan pengupahan yang adil, kenapa tidak turun langsung ke pabrik-pabrik bersama Dewan Pengupahan? Lihat fakta lapangan, dengar suara buruh! Jangan malah menghabiskan uang rakyat untuk jalan-jalan ke Bali,” tambah MR. KiM.
Publik kini menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Karawang, khususnya Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, karena terkesan membiarkan hal tersebut terjadi tanpa sikap tegas.
Desakan pun mengalir agar Bupati Karawang segera turun tangan.
“Bupati harus mengevaluasi kinerja pejabat Disnaker, terutama Kadisnaker. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga soal moral publik. Jika tidak ada sanksi tegas, kepercayaan masyarakat akan runtuh,” ujar MR. KiM.
Gelombang kemarahan di masyarakat diprediksi akan terus membesar. Beberapa elemen buruh dan aktivis sosial bahkan disebut tengah mempertimbangkan aksi protes besar-besaran sebagai bentuk kritik atas “foya-foya pejabat di atas penderitaan rakyat.”
Penulis: Alim