Karawang – Program Bantuan Pangan Nasional (BPN) tahun 2025 yang seharusnya menjadi penopang hidup warga kurang mampu, justru diduga berubah menjadi ajang pungutan liar (pungli) di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.
Alih-alih diberikan secara gratis sebagaimana mandat pemerintah pusat, warga Dusun Warudoyong Selatan mengaku harus membayar Rp20.000 untuk menerima bantuan beras 20 kilogram.
“Tahun lalu saya masih menerima bantuan. Sekarang tidak. Bahkan yang masih dapat pun, katanya harus bayar dua puluh ribu,” keluh YM, warga setempat, Minggu (3/8). Ia menilai praktik ini mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah.
Redaksi menerima bukti berupa salinan undangan resmi dari Perum BULOG atas nama penerima berinisial NH. Dalam dokumen itu tercantum jadwal penyaluran bantuan pada Senin, 4 Agustus 2025, untuk alokasi bulan Juni–Juli. Tidak satu pun poin menyebutkan kewajiban membayar biaya apapun.
Namun saat dikonfirmasi, Ketua RT 040 Dusun Warudoyong Selatan, Aja, justru menanggapi dingin. “Warga mana yang komplen? Lagian berasnya juga belum dibagikan,” ucapnya enteng, sembari menyarankan agar warga melapor ke pemerintah desa jika merasa dirugikan.
Di lapangan, ditemukan pula ketimpangan distribusi. Beberapa warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima manfaat mendadak dicoret dari daftar tanpa penjelasan. Situasi ini menimbulkan keresahan yang meluas.
Kemarahan publik pun tak terbendung. Warga menuntut Pemerintah Desa, Perum BULOG, dan aparat penegak hukum segera bertindak untuk mengusut dugaan pungli dan memastikan bantuan disalurkan secara adil dan transparan.
“Ini bukan sekadar soal uang dua puluh ribu, ini soal hak. Kalau bantuan dari negara saja harus dibayar, ada yang sangat keliru dalam sistem ini,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Kepala Desa Rengasdengklok Selatan, Asih Mintarsih, saat dihubungi enggan memberi tanggapan dan mengarahkan konfirmasi kepada sekretaris desa. “Silakan ke sekdes, saya lagi kurang sehat, tidak ke kantor desa,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Sekretaris Desa, Abdurahman Wahid, pun belum bisa memberi keterangan. “Di dusun mana, Pak? Maaf, saya belum cek. Terima kasih infonya,” balasnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Masyarakat berharap kejadian ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Bantuan sosial adalah hak rakyat, bukan celah untuk diperdagangkan oleh oknum tak bertanggung jawab.