KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digembar-gemborkan sebagai jawaban atas krisis tempat tinggal bagi warga miskin di Karawang kini justru menjadi ironi. Alih-alih memberi harapan, program ini menjelma jadi potret kelumpuhan birokrasi dan lemahnya empati dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang.
Meski digagas untuk memperbaiki rumah-rumah warga miskin agar lebih layak, realitasnya justru mengoyak nurani: banyak rumah yang roboh dibiarkan begitu saja. Warga miskin terpaksa hidup di tengah puing-puing, menunggu bantuan yang tak kunjung datang, dan menggantungkan harapan pada sesama warga, bukan pemerintah.
Rahmat, warga Dusun Puloharapan, Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, salah satu contohnya. Dalam kondisi sakit parah, ia harus bertahan di bawah sisa reruntuhan rumahnya. “Kami sudah ajukan ke DPRKP, tapi tak tahu kapan dibangun,” ujar seorang perwakilan desa, Rabu (9/7), dengan nada putus asa. Aplikasi sudah dikirim, prosedur ditempuh, namun bantuan tak kunjung menyentuh realita.
Nasib serupa dialami Sata, warga Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya. Rumahnya rata dengan tanah. “Sudah disurvei, tapi tak ada kejelasan. Saya dan keluarga kini menumpang di rumah orang tua,” ujar istrinya, menahan pilu.
Ironisnya, di tengah kenyataan pahit ini, Kepala DPRKP Karawang justru menyatakan bahwa rumah roboh menjadi prioritas. “Prioritas kami adalah rumah roboh dan akan langsung ditindaklanjuti,” katanya. Pernyataan itu kini justru jadi boomerang, karena sejumlah rumah roboh justru tak tersentuh bantuan sama sekali.
Contoh lainnya, Jaka, warga Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya. Rumahnya roboh total, namun tak pernah dilirik. Pemerintah desa sudah mengajukan, tapi DPRKP seolah menutup mata.
Rentetan kasus ini bukan hanya soal kelalaian teknis. Ini tentang kelayakan hidup, tentang hak paling dasar warga miskin yang dilalaikan negara. Tiga kecamatan, tiga kisah memilukan, dan satu kesimpulan: program Rutilahu di Karawang gagal menyentuh jantung persoalan.
“Ini bukan sekadar program yang mandek, tapi tragedi kemanusiaan dalam bentuk birokrasi yang dingin dan tak berpihak. Pemerintah Karawang harus segera mengevaluasi total kinerja DPRKP. Rakyat tak butuh janji, mereka butuh tempat berteduh,” tegas seorang pengamat sosial yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRKP Karawang belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan bahwa program Rutilahu tak lebih dari proyek formalitas yang jauh dari semangat pelayanan publik yang sesungguhnya.
Penulis: Alim