Karawang – Warga Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menyoroti keras proyek pembangunan irigasi pertanian yang didanai APBN Tahun Anggaran 2024 senilai Rp112,8 juta. Proyek yang tercatat sebagai Irigasi Perpompan Besar dengan pelaksana Kelompok Tani Sri Jaya itu dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang tertera di papan informasi kegiatan.
Fakta di lapangan, bangunan irigasi yang berdiri justru kecil dan tanpa pompa, padahal dalam nomenklatur proyek tertulis “Irigasi Perpompan Besar.” Warga memperkirakan nilai bangunan itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp20–30 juta, jauh dari total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat.
“Seharusnya dengan dana Rp112 juta lebih, hasilnya jelas, ada pompa dan bangunan yang signifikan. Tapi ini cuma bangunan kecil, pompa pun tidak ada. Kami curiga ada penyelewengan anggaran,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa, Sabtu (16/8).
Tak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan dana yang seharusnya disalurkan kepada BUMDes untuk program pembangunan desa. Hingga kini, alokasi dan realisasi dana tersebut tidak jelas ke mana perginya.
Selisih anggaran yang sangat mencolok ini memunculkan dugaan praktik mark-up yang berpotensi merugikan keuangan negara. Warga menuntut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
“Dana Desa itu berasal dari rakyat, harus dikelola transparan. Kalau ada penyimpangan, apalagi melibatkan BUMDes, DPMD jangan tinggal diam. Harus ada tindakan tegas,” desak warga lainnya.
Selain itu, masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan agar dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tidak dibiarkan berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMD Kabupaten Karawang maupun Pemerintah Desa Sungaibuntu belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyelewengan dana APBN tersebut.