KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pembangunan turap jalan poros desa di Dusun Kalijaya RT 08/RW 03, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek senilai Rp189.145.000,00 yang digarap oleh CV. Utama Baharureksa itu diduga jauh dari standar teknis sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan hasil penelusuran ulasberita.click pada Selasa (24/6/2025), proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 ini memiliki volume pekerjaan sepanjang 293 meter dengan tinggi 1,2 meter. Namun, pelaksanaannya dinilai amburadul dan tidak mencerminkan penggunaan anggaran publik secara bertanggung jawab.
Secara kasat mata, pemasangan batu kali untuk pondasi dilakukan sembarangan, bahkan di atas genangan air bercampur lumpur, tanpa proses pemompaan air terlebih dahulu. Parahnya lagi, adukan semen dan pasir yang menjadi elemen penting dalam struktur pondasi justru tidak digunakan.
“Ini jelas pelanggaran teknis. Batu hanya ditumpuk di air berlumpur tanpa semen, pondasi begini bisa roboh kapan saja,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, tidak ada satu pun pengawas dari Dinas PUPR Karawang yang tampak di lokasi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pengawasan dari instansi terkait sangat lemah atau bahkan abai terhadap proyek yang hampir menelan dana Rp200 juta tersebut.
“Pekerjaannya asal jadi. Seperti proyek siluman yang bebas dari pengawasan. Sangat mengecewakan,” sambung warga tersebut.
Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas PUPR, untuk segera turun tangan. Mereka menuntut evaluasi terbuka, audit teknis, serta sanksi tegas bagi kontraktor yang terindikasi melalaikan kualitas pekerjaan.
“Anggaran ini uang rakyat. Jangan dikerjakan asal-asalan demi keuntungan pribadi. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi proyek gagal konstruksi,” tegas warga lainnya.
Proyek yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur justru berubah menjadi ancaman, jika dibiarkan tanpa tindak lanjut. Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menjaga integritas pembangunan dan melindungi kepentingan publik.
Penulis: Alim