KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pengadaan videotron senilai Rp1,8 miliar yang digulirkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian SH MH, angkat bicara lantang. Ia mendesak Inspektorat Karawang untuk segera melakukan pemeriksaan khusus (riksus) atas proyek yang dinilai penuh kejanggalan tersebut.
“Baru juga dibangun, belum selesai, belum diuji coba tapi indikasi pemborosan dan dugaan mark-up sudah sangat kuat,” tegas Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, kepada ulasberita, Senin (21/7).
Askun menyebut proyek videotron tersebut mencederai semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan Pemerintah Daerah. Ia menyoroti langsung spesifikasi teknis yang menurutnya jauh dari wajar. “Tiangnya makan badan jalan, tidak ada CCTV, item-item penting banyak yang absen. Ini proyek asal jadi tapi anggarannya gila-gilaan,” sindirnya tajam.
Yang lebih mencengangkan, lanjut Askun, sejumlah perusahaan lain ternyata mampu mengerjakan proyek serupa hanya dengan anggaran Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. Bandingkan dengan nilai proyek Diskominfo Karawang yang tembus Rp1,8 miliar.
“Pakai piksel 10 itu keterlaluan. Kita bicara kualitas, tapi ini justru terindikasi bancakan. Jangan-jangan ini proyek ‘dibagi-bagi’,” tuding Askun.
Tak hanya itu, ia secara berani menyinggung potensi keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam membekingi proyek ini. “Saya curiga ada APH di belakangnya. Mau bintang satu, dua, bahkan empat, kalau ikut bermain, harus dibongkar! Jangan lindungi kebusukan!” cetusnya geram.
Ia pun menuntut Inspektorat Karawang segera bertindak cepat. “Tahan dulu pembayaran proyeknya sampai hasil riksus keluar. Jangan biarkan uang rakyat hangus untuk proyek yang baunya sudah amis sejak awal,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Askun juga menyinggung sikap pasif dan tertutup pihak Diskominfo Karawang. Ia mendesak Kepala Diskominfo dan seluruh jajarannya untuk tidak lari dari tanggung jawab publik.
“Jangan sembunyi, jangan bungkam. Hadapi pertanyaan jurnalis, buka datanya ke publik. Rakyat punya hak tahu,” tandas Askun.
Penulis: Alim