Karawang – Karawang kembali bergejolak. Suara rakyat menggema keras di depan Gerbang Plaza Pemkab Karawang, Senin (3/11/2025). Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, mengibarkan spanduk dan poster bernada sindiran tajam. Mereka menolak kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama terkait kenaikan pajak daerah dan tambahan tunjangan anggota DPRD.
Aksi yang digelar oleh aliansi masyarakat dan aktivis mahasiswa itu berlangsung damai, namun penuh ledakan emosi dan kekecewaan. Di bawah terik matahari, mereka meneriakkan satu pesan, “Rakyat makin susah, pejabat makin sejahtera.”
“Kami di lapangan lihat sendiri rakyat makin berat hidupnya. Pajak naik, tapi pelayanan publik gak beres. DPRD malah sibuk naikin tunjangan!,” seru salah satu orator, yang disambut riuh tepuk tangan dan teriakan peserta aksi.
Para demonstran menilai kebijakan Pemkab dan DPRD Karawang tidak memiliki empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang hingga kini masih terseok pasca pandemi. Mereka menuding, kenaikan pajak daerah justru menambah beban warga kecil, sementara kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan dianggap mencederai rasa keadilan publik.
Tak berhenti di situ, massa juga menyoroti soal transparansi anggaran dan moralitas pejabat publik. Mereka mendesak Pemkab Karawang untuk membuka secara terbuka penggunaan anggaran daerah, serta meninjau ulang seluruh kebijakan yang dinilai menekan masyarakat.
“DPRD seharusnya jadi corong rakyat, bukan menutup telinga ketika rakyat menjerit,” ujar Kevin, salah satu perwakilan aksi.
Hingga aksi berakhir, suasana tetap kondusif berkat pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun gema kemarahan warga Karawang seolah menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah, rakyat mulai kehilangan kesabaran terhadap kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pejabat ketimbang memperbaiki nasib masyarakat.
Penulis: Alim