Karawang — Di saat publik mendesak pengusutan dugaan praktik “ijon pokir” di tubuh DPRD Karawang, langkah para pimpinan dewan justru memunculkan tanda tanya baru yang tak kalah besar.
Alih-alih memberi penjelasan terbuka, para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi dikabarkan menggelar rapat mendadak dengan agenda yang justru terkesan “mengaburkan”. Dalam surat resmi bernomor 000.1.5/377/DPRD tertanggal 6 April 2026, rapat yang diinisiasi Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES), hanya mencantumkan agenda singkat: “Pembahasan isu yang berkembang saat ini.”
Frasa sederhana itu kini menjadi sorotan tajam. Publik pun mulai bertanya: isu apa yang dimaksud? Mengapa tidak dijelaskan secara spesifik? Dan yang paling menggelitik, apakah ini berkaitan dengan dugaan ijon pokir yang tengah menjadi perbincangan hangat?
Di tengah tuntutan transparansi, agenda rapat yang dinilai “abu-abu” justru memperkuat kesan tertutup. Bukannya meredam polemik, langkah ini malah memperlebar ruang kecurigaan.
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, tak tinggal diam. Dengan nada menyentil, ia mempertanyakan kejanggalan agenda rapat tersebut.
“Biasanya rapat itu jelas, pansus atau apa. Ini malah ‘bahas isu’. Isu apa? Jangan-jangan pokir dewan,” ujar Askun, Selasa (7/4/2026).
Ia bahkan menyindir keras proses administratif yang dinilai janggal.
“Ketua DPRD itu dibaca dulu nggak suratnya sebelum ditandatangani? Kok bisa rapat pimpinan agendanya cuma bahas isu?” sindirnya.
Lebih dari sekedar kritik, Askun menegaskan bahwa dugaan ijon pokir bukan isu kosong. Ia menyebut ada fakta yang bisa dibongkar jika aparat penegak hukum serius turun tangan.
“Ini bukan sekedar isu. Ini fakta. Bisa diusut. Saya siap bantu data kalau memang ada keseriusan,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan bahwa sorotan publik tidak akan mereda begitu saja. Bahkan, Askun mengaku mengetahui arah pembahasan rapat tersebut dan memastikan akan terus mengawal isu ini.
“Saya tahu rapatnya bahas apa. Mau ke mana pun, akan saya kejar,” tandasnya.
Rapat mendadak dengan agenda yang tidak transparan di tengah tekanan publik kini menjadi titik krusial bagi DPRD Karawang. Apakah ini sekedar rapat biasa, atau justru upaya meredam isu tanpa membuka fakta?
Publik kini menunggu jawaban. Sebab dalam situasi seperti ini, yang tidak dijelaskan justru seringkali lebih menimbulkan kecurigaan daripada yang diungkapkan.