Karawang — Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Karawang. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Kamis (5/3/2026), di Aula Besar Kantor Disnakertrans.
Kegiatan ini diikuti ratusan pimpinan LPK swasta se-Kabupaten Karawang. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu akreditasi kini menjadi perhatian serius, terutama dalam menjawab tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja sekaligus memastikan seluruh program pelatihan berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Pemerintah ingin memastikan LPK bukan sekedar tempat pelatihan, tetapi benar-benar menjadi pusat pembentukan tenaga kerja profesional.
Direktur Operasional PT. Saiko Mezasu Sejahtera, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disnakertrans Karawang dalam memperkuat pemahaman pengelola LPK terkait proses akreditasi.
“Kami mengapresiasi Disnakertrans Karawang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bimbingan teknis seperti ini sangat membantu LPK dalam memahami standar dan mekanisme akreditasi yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Syuhada menjelaskan, lembaganya fokus pada program pelatihan tenaga kerja ke Jepang. Saat ini, seluruh aspek legalitas dan persyaratan administratif tengah diproses dan dipersiapkan sesuai ketentuan.
“Kami sedang mempersiapkan seluruh persyaratan agar dapat mengikuti proses akreditasi dengan baik. Harapannya, melalui akreditasi ini kualitas pelatihan yang kami selenggarakan semakin terjamin dan diakui secara resmi,” katanya.
Menurutnya, akreditasi menjadi langkah penting agar lembaga pelatihan mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional, khususnya untuk penempatan ke Jepang yang memiliki standar tinggi.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Saiko Mezasu Sejahtera, Sutrisno Suratman, S.S., SH., MH., menegaskan komitmen lembaganya untuk menjalankan program pelatihan secara profesional dan sesuai regulasi pemerintah.
“Sebagai lembaga pelatihan kerja yang mempersiapkan tenaga kerja ke Jepang, kami berkomitmen menjalankan seluruh proses pelatihan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai akreditasi bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen lembaga dalam menjaga mutu dan kepercayaan peserta pelatihan.
“Kami melihat akreditasi bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelatihan yang berkualitas kepada para peserta,” tambahnya.
Ke depan, Sutrisno berharap semakin banyak LPK di Karawang yang terakreditasi, sehingga kualitas sumber daya manusia daerah semakin meningkat dan peluang kerja ke luar negeri dapat dimanfaatkan secara maksimal, aman, dan profesional.
Penulis: Alim