BEKASI | ULASBERITA.CLICK | Suasana memanas di depan Kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, saat ratusan warga bersama para tokoh masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut keterbukaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun anggaran 2020 hingga 2024.
Massa yang datang dengan membawa berbagai spanduk dan poster itu mendesak pemerintah desa agar transparan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tokoh masyarakat setempat, Darman, tampil sebagai orator utama. Dalam orasinya yang disambut sorak warga, ia menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu bagaimana uang desa digunakan.
“Kami datang dengan satu tuntutan: transparansi! Kami ingin laporan keuangan Dana Desa dari tahun 2020 sampai 2024 disampaikan secara terbuka kepada warga Pantai Mekar. Ini bukan permintaan, ini adalah hak kami yang dilindungi undang-undang!” tegasnya lantang, Kamis (10/7).
Menurut Darman, keterbukaan informasi publik bukan hanya soal hak, tapi juga soal mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang kian santer diduga terjadi.
“Kalau kepala desa tidak bisa memenuhi janjinya dalam 14 hari ke depan untuk membuka laporan keuangan, kami pastikan akan datang lagi dengan massa yang lebih besar!” seru Darman yang disambut tepuk tangan warga.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat lainnya, Surono, juga menyuarakan pentingnya akses informasi bagi warga.
“Keterbukaan informasi adalah kunci. Dengan tahu ke mana uang desa mengalir, warga bisa mengawasi, memberi masukan, dan mencegah penyimpangan. Jangan main-main dengan amanah rakyat,” ujarnya.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tak lagi tinggal diam terhadap potensi penyelewengan anggaran. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
Penulis: Alim