KARAWANG – Polemik rekrutmen pegawai non-ASN di RSUD Rengasdengklok kembali jadi sorotan publik. Kritik tajam kali ini datang dari Keluarga Mahasiswa Pelajar Karawang (Kempaka) Bandung Raya yang menuding proses seleksi sarat kejanggalan dan menuntut transparansi, keadilan, serta keberpihakan pada tenaga kerja lokal.
Ketua Kempaka Bandung Raya, Erlangga, menegaskan bahwa seleksi pegawai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cerminan integritas pemerintah daerah. Menurutnya, jika sejak awal proses ini cacat, maka kepercayaan publik terhadap RSUD Rengasdengklok bisa tergerus.
“Jika proses ini penuh kejanggalan, maka sejak awal kepercayaan publik akan terkikis,” tegas Erlangga dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).
Ia menilai, rumah sakit sebagai institusi pelayanan sosial harus berdiri di atas prinsip keadilan dan profesionalisme, bukan justru dicemari praktik tidak transparan. Kempaka menegaskan bahwa rekrutmen ini menjadi ujian etika birokrasi yang harus dijalankan dengan kompetensi, keterbukaan informasi, serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh pencari kerja.
Lebih jauh, Erlangga mengingatkan bahaya praktik transaksional dalam seleksi yang bisa merusak meritokrasi sekaligus menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Transparansi bukan hanya soal mengumumkan hasil seleksi, tetapi bagaimana setiap tahap bisa diawasi publik dan dipertanggungjawabkan secara etis maupun hukum,” ujarnya.
Kempaka menilai tanpa sumber daya manusia yang direkrut secara profesional, visi membangun rumah sakit modern hanya akan menjadi slogan kosong.
“RSUD Rengasdengklok tidak boleh lahir dari rahim ketidakadilan. Jika sejak awal prosesnya cacat, maka bayang-bayang ketidakpercayaan akan selalu menyertainya,” tutup Erlangga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun panitia rekrutmen RSUD Rengasdengklok terkait desakan Kempaka Bandung Raya.
Penulis: Alim