Bandung – Kebijakan Bupati Dadang Supriatna merotasi dan mengangkat 56 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kini mulai menuai sorotan publik. Alih-alih disambut optimisme, kebijakan ini justru memunculkan tanda tanya besar, terutama di sektor pendidikan tingkat SMP yang dinilai masih sarat persoalan.
Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Bidang SMP. Iwan Ridwan kini menggantikan Yusuf Salim. Namun, pergantian ini belum sepenuhnya memberi angin segar.
Saat dimintai pandangan terkait program kerja ke depan, pejabat baru tersebut belum mampu memaparkan arah kebijakan yang jelas dengan alasan belum dilakukannya serah terima jabatan. Kondisi ini langsung memantik reaksi dari kalangan penggiat anti korupsi.
Bejo Suhendro dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat menilai, momentum rotasi seharusnya menjadi titik awal pembenahan serius, bukan sekedar pergantian nama di kursi jabatan.
“Jangan sampai rotasi ini hanya formalitas. Dunia pendidikan SMP di Kabupaten Bandung butuh pembenahan nyata, bukan janji,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).
305 Sekolah, Tapi Hanya Segelintir yang Layak
Disebut Sehat Fakta di lapangan berbicara lain. Dari total sekitar 305 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Bandung, hanya sekitar 10–15 persen yang benar-benar masuk kategori sekolah sehat dan tertata, bahkan berstandar Adiwiyata. Sisanya? Masih berkutat dengan persoalan klasik: fasilitas tak terawat, lingkungan tak layak, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
Sorotan tajam diarahkan pada pengelolaan dana bantuan, khususnya yang bersumber dari asnaf ke-8. Dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan dan perawatan sarana prasarana justru diduga kerap tidak tepat sasaran.
“Masih banyak sekolah, dari cluster 1 hingga 3, yang kondisi fisiknya memprihatinkan. Ini harus jadi alarm keras,” ujar Bejo.
Disiplin Kepala Sekolah Dipertanyakan
Tak hanya soal anggaran, kedisiplinan kepala sekolah juga menjadi perhatian serius. Bejo menegaskan, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memberi contoh, termasuk dalam hal kehadiran. Ia bahkan mengusulkan standar tegas: pukul 06.00 pagi kepala sekolah sudah harus berada di sekolah untuk menyambut siswa.
“Bagaimana mau membentuk karakter disiplin siswa, kalau pemimpinnya sendiri datang terlambat?” sindirnya.
Pengawasan Ketat dan ‘Warning’ untuk Pejabat Baru
LKPK-PANRI Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Bandung. Mereka juga membuka ruang dialog dengan pejabat baru, namun dengan catatan: kebijakan yang diambil harus berpihak pada perbaikan nyata.
“Kami siap mendukung jika kebijakan itu positif. Tapi jika menyimpang, kami akan terus mengingatkan,” tegas Bejo.
Rotasi jabatan ini kini menjadi ujian nyata: apakah mampu melahirkan perubahan signifikan, atau justru memperpanjang daftar persoalan lama yang tak kunjung selesai?
Publik menunggu, dan kali ini, mereka tak akan mudah percaya tanpa bukti.