KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pengadaan videotron senilai Rp 1,7 miliar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menuai kritik keras. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) DPD Karawang, Syuhada Wisastra, menilai proyek tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang mencolok di tengah seruan efisiensi nasional.
Videotron mewah yang kini terpasang di atas Pos Polisi Alun-Alun Karawang itu dianggap mencederai semangat penghematan yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama di saat rakyat dihadapkan pada tantangan ekonomi dan kebutuhan dasar yang belum merata.
“Rp 1,7 miliar untuk alat promosi satu arah, sementara media lokal hanya diberi Rp 750 ribu per tahun. Ini ironi. Ini ketimpangan yang nyata,” tegas Syuhada, Senin (14/7/2025).
Proyek Mewah, Manfaat Tidak Jelas
Syuhada mempertanyakan urgensi dan dampak proyek tersebut terhadap publik. Ia menilai, videotron itu lebih sebagai proyek simbolik yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Apakah ada kajian manfaatnya? Apa dampaknya terhadap masyarakat? Atau ini sekadar alat branding pemerintah yang tidak menyentuh kehidupan warga?” kritiknya.
Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi birokrasi dan realokasi anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, Karawang justru memamerkan kemewahan.
Media Lokal Ditinggalkan, Tanpa MoU, Tanpa Transparansi
Lebih jauh, Syuhada membeberkan minimnya transparansi kerja sama Diskominfo Karawang dengan media lokal. Ia menyebut tidak ada MoU resmi, tidak ada kejelasan anggaran, dan hanya segelintir media yang dilibatkan, bahkan itu pun tanpa informasi terbuka soal honor atau kriteria seleksi.
“Kami, media lokal yang tiap hari menyuarakan aspirasi rakyat, dipinggirkan. Sementara videotron yang tidak bisa menjawab balik suara masyarakat, justru digelontorkan dana miliaran,” ujar Syuhada.
Tuntutan IWO Indonesia Karawang
Mewakili para pelaku media, IWO Indonesia Karawang menyampaikan empat tuntutan konkret kepada pemerintah daerah:
1. Audit Independen proyek videotron oleh BPK atau Inspektorat.
2. Transparansi penuh soal anggaran media dan kerja sama publikasi.
3. MoU resmi dengan media lokal demi keadilan distribusi informasi.
4. Evaluasi fungsi videotron, dan alih fungsikan jika terbukti tak berdampak luas.
Syuhada menegaskan bahwa kritik ini bukan anti-pembangunan, melainkan dorongan agar kebijakan publik berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
“Kami tidak menolak teknologi. Tapi saat rakyat bicara efisiensi, pemerintah jangan justru memamerkan kemewahan yang tak berpihak,” tegasnya.
Ajak Publik Mengawal
IWO Indonesia Karawang mengajak elemen masyarakat sipil, organisasi profesi, dan seluruh media lokal untuk bersatu mengawal kebijakan agar tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Di era keterbukaan, pemborosan dan ketertutupan bukan lagi pilihan. Rp 1,7 miliar di atas atap pos polisi harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan disembunyikan,” tutup Syuhada.
Penulis: Alim