Karawang – Di balik senyapnya jalan-jalan yang kini mulai mulus di wilayah Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, tersimpan berbagai keluhan mendalam dari warga yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dan mengurus dokumen kependudukan.
Meski sejumlah warga mengaku bersyukur atas perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa yang kini lebih layak dilewati, mereka menegaskan bahwa kebutuhan dasar lain seperti layanan kesehatan dan administrasi masih jauh dari kata layak.
“Kalau anak demam, sekarang sudah bisa dibawa cepat. Itu sudah mendingan,” ujar salah satu warga, Jumat (8/8). Namun perbaikan jalan belum cukup untuk menjawab kebutuhan utama mereka: kesehatan dan identitas hukum.
Pelayanan Kesehatan Minim, Warga Harus Rogoh Kocek Jutaan
Keluhan utama datang dari buruknya respons fasilitas kesehatan dan persoalan jaminan kesehatan. Banyak warga mengaku tidak memiliki BPJS Kesehatan aktif, dan untuk mengurus UHC/KIS, mereka harus merogoh kocek hingga Rp600 ribu–Rp1 juta.
“Kalau ada darurat, harus bayar sendiri. Yang mampu mungkin tidak masalah. Tapi yang tidak punya apa-apa, uang segitu dari mana?” keluh salah satu warga.
Beberapa warga bahkan menyebut bahwa rumah sakit seolah tak menggubris kebutuhan mereka, namun karena sudah terlalu sering diabaikan, mereka mulai terbiasa dengan ketidakadilan tersebut.
“Rumah sakit mana yang tanggap? Ya sudah, kami maklum saja,” ucap seorang ibu dengan nada getir.
Administrasi Kependudukan: Ditinggal Suami, Dihapus dari KK
Tak hanya urusan kesehatan, warga juga menghadapi kerumitan dalam pengurusan dokumen administrasi. Seorang warga, berinisial ST, menceritakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia justru kehilangan hak administratif karena namanya dihapus dari Kartu Keluarga.
“KK saya tinggal satu itu, tapi sekarang malah tidak bisa bikin baru. Padahal saya butuh untuk urusan lain,” tuturnya dengan nada kecewa.
Bansos Minim dan Tak Gratis: “Beras Pun Harus Bayar”
Kekecewaan warga juga mengarah pada distribusi bantuan sosial yang dianggap tidak transparan dan tidak menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Bahkan saat pembagian beras dari Bulog, warga mengaku masih harus membayar Rp30 ribu.
“Katanya bantuan, tapi kok kami harus bayar? Kalau begini terus, rakyat kecil makin terpinggirkan,” tegas seorang ibu rumah tangga.
Harapan yang Mulai Pudar
Di tengah berbagai persoalan itu, harapan warga perlahan meredup. Mereka hanya bisa berharap, sambil menunggu perubahan yang tak kunjung datang.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik, tapi kami sudah terlalu sering berharap,” ujar seorang warga, menutup dengan nada pasrah.
Catatan Redaksi:
Keluhan warga Desa Sungaibuntu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar benar-benar menjangkau masyarakat. Infrastruktur memang penting, tetapi tanpa layanan kesehatan dan administrasi yang adil dan mudah diakses, masyarakat tetap hidup dalam ketidakpastian.