Karawang – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh–H. Maslani, sorotan publik kian menguat. Kritik tak hanya datang dari kelompok pemuda dan warganet, tetapi juga dari kalangan praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik.
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH., MH, menilai kecil kemungkinan pasangan Aep–Maslani melupakan janji politik yang disampaikan saat Pilkada lalu. Menurutnya, janji politik tersebut telah terkunci secara formal dalam tagline “Karawang Maju” dan dokumen visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karawang.
“Janji politik itu bukan sekedar ucapan kampanye. Ia sudah menjadi dokumen perencanaan daerah. Jadi sangat tidak logis jika kemudian dianggap dilupakan,” ujar Asep Agustian, Selasa (3/2/2026).
Ia juga menyoroti soliditas partai politik koalisi pengusung Aep–Maslani yang hingga kini masih terlihat kompak dalam mendukung arah kebijakan pemerintahan daerah.
“Walaupun saya bukan pendukung Aep–Maslani saat Pilkada, tapi dalam konteks objektivitas kebijakan, satu tahun pemerintahan ini masih bisa dikatakan on the track,” tegasnya.
Namun demikian, Asep, yang akrab disapa Askun, tidak menampik bahwa salah satu janji politik yang paling banyak dipertanyakan publik adalah program buku paket dan LKS gratis untuk sekolah negeri. Isu ini bahkan ramai diperbincangkan dan dipersoalkan netizen di berbagai platform media sosial.
Meski demikian, Askun kembali menegaskan keyakinannya bahwa keterlambatan realisasi program tersebut bukan karena pengingkaran janji.
Ia menduga kuat, penundaan program buku gratis dipicu oleh pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dialami Kabupaten Karawang, dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kondisi tersebut, kata dia, memaksa pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi anggaran, termasuk menunda sejumlah program yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Kalau melihat situasi fiskal daerah, sangat mungkin program itu di pending, bukan dibatalkan,” jelasnya.
Selain faktor anggaran, Askun menilai fokus pembangunan sektor pendidikan di era Aep–Maslani saat ini masih diarahkan pada pembenahan infrastruktur, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta renovasi dan peremajaan gedung-gedung sekolah yang rusak.
“Bisa dilihat langsung di lapangan. Selain infrastruktur jalan yang banyak mengalami perbaikan, gedung-gedung sekolah yang menjadi kewenangan daerah juga mulai diremajakan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Askun menilai usia satu tahun pemerintahan Aep–Maslani masih tergolong ‘seumur jagung’, sehingga publik diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Selama pemerintahan ini masih berjalan sesuai relnya, masyarakat memang perlu bersabar. Kritik itu penting, tapi jangan menutup mata terhadap proses,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan Aep–Maslani bukanlah pemerintahan yang alergi kritik.
“Saya melihat Aep–Maslani bukan tipe pemimpin yang anti kritik. Masih ada ruang menerima masukan dan saran dari siapa pun. Itu modal penting dalam membangun Karawang ke depan,” tandasnya.
Red